CARITAU JAKARTA - Dalam rangka pembangunan serta pengelolaan ibu kota baru, Otorita IKN (Ibu Kota Negara) mulai membuka lowongan kerja penerimaan  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dilansir dari dari laman resmi ikn.go.id, lowongan kerja ini untuk posisi non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS).
 

"Dalam rangka penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Otorita IKN, maka OIKN akan melaksanakan seleksi terbuka dan memberikan kesempatan kepada putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dalam sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara," tulis Otorita IKN dalam laman resminya, dikutip Sabtu (18/2).

Baca Juga: Malaysia Jajaki Investasi Sektor Hunian dan Pendidikan di IKN

1. Sekretariat;

2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;

3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;

4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;

5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;

6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;

7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan

9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Persyaratan umum bagi pelamar:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi 'Unggul' dengan persyaratan IPK minimal 3,0 dan perguruan tinggi yang terakreditasi 'Sangat Baik' dengan persyaratan IPK minimal 3,2.

3. Berusia paling kurang 21 tahun dan berusia maksimal 33 (tiga tahun pada saat melamar;

4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Berkelakuan baik;

6. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan;

7. Mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional;

8. Disiplin dan berintegritas;

9. Bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

Latar belakang pendidikan yang diperlukan:

Sekretariat

1. Ilmu Ekonomi

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

3. Akuntansi

4. Ilmu Komunikasi

5. Psikologi

6. Teknik Informatika

7. Ilmu Komputer

8. Ilmu Hukum

9. Administrasi Publik

10. Hubungan Internasional

Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan

1. Ilmu Hukum

2. Akuntansi

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan

1. Perencanaan Wilayah dan Kota

2. Teknik Arsitektur

3. Teknik Sipil

4. Teknik Lingkungan

5. Teknik Geologi

6. Ilmu Hukum

7. Ilmu Pertanahan

8. Manajemen

9. Teknik Informatika

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan

1. Teknik Industri

2. Teknik Informatika

3. Teknik Komputer

4. Perencanaan Wilayah dan Kota

5. Ilmu Hukum

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Ilmu Hukum

2. Ilmu Komputer

3. Ilmu Administrasi

4. Ilmu Komunikasi

5. Psikologi

6. Pertanian

7. Sosiologi
 

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital

1. Teknik Sipil

2. Teknik Informatika

3. Teknik Elektro

4. Teknik Arsitektur

5. Matematika

6. Geografi

7. Ilmu Komputer

8. Sistem Informasi

9. Ilmu Hukum

10. Fisika

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

1. Teknik Lingkungan

2. Teknik Sipil

3. Agroteknologi

4. Manajemen

5. Pertanian

6. Silvikultur

7. Ilmu Hukum

8. Ilmu Kehutanan

9. Teknik Geologi

10. Teknik Pangan

11. Perencanaan Wilayah dan Kota

12. Ilmu Tanah

13. Geografi

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi

1. Ilmu Hukum

2. Ilmu Ekonomi

3. Administrasi Bisnis

4. Teknik Lingkungan

5. Teknik Sipil

6. Akuntansi

7. Manajemen

8. Teknik Elektro

9. Aktuaria

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

1. Ilmu Hukum

2. Teknik Lingkungan

3. Perencanaan Wilayah dan Kota

4. Administrasi Publik

5. Teknik Arsitektur

6. Teknik Sipil

7. Teknik Elektro

8. Teknik Mesin

9. Transportasi

Para pelamar lowongan kerja ini harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup

2. KTP

3. NPWP

4. Ijazah terakhir yang dilegalisir

5. Pas foto berwarna latar belakang merah dengan kapasitas berkas 10 MB

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku

7. Sertifikat TOEFL dengan minimal skor 500 atau IELTS 6.0 yang dikeluarkan oleh institusi terakreditasi nasional yang berlaku paling lama sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal pendaftaran

8. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah penyelenggaraan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-

9. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-

(IRN)

Baca Juga: OIKN Catatkan Lima 'Grounbreaking' Senilai Rp49,6 Triliun dari 32 Lembaga