CARITAU JAKARTA –  Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan tren pengaduan konsumen terkait sektor perasuransian masih tergolong tinggi.

“Pada periode 1 Januari-30 September 2023, tercatat sekitar 1.271 pengaduan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap risiko reputasi sektor perasuransian dan menguras kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian,” katanya dalam acara Indonesia Rendezvous ke-27 yang diadakan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/10/2023)

Baca Juga: BPR Banyak yang Tumbang, OJK Perlu Merombak Secara Sistematis

Ogi menyatakan para pelaku usaha tidak bisa menutup mata dari berbagai isu dan permasalahan yang masih dihadapi sektor perasuransian.

“Dari perspektif pelaku usaha, kita tidak dapat menutup mata dari berbagai isu dan permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor perasuransian. Sebagai contoh, tingkat penetrasi dan densitas sektor perasuransian Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara lainnya, termasuk di negara-negara Asia,” katanya.

Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor perasuransian merupakan gejala umum yang muncul akibat kelemahan perusahaan asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha secara prudent dan accountable pada proses bisnis utama, seperti pengembangan dan monitoring produk, pemasaran, underwriting, pengelolaan investasi, serta pencatatan laporan keuangan.

Untuk itu, lanjut dia, salah satu fokus utama OJK adalah mendorong penguatan kompetensi teknis di perusahaan, terutama keberadaan dan efektivitas tenaga aktuaris.

“Penguatan kompetensi teknis seperti aktuaris memegang peran strategis untuk mendukung terselenggaranya fungsi governance risk and complying yang efektif dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan usaha asuransi,” ujar Ogi.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK terus melanjutkan enforcement atas ketentuan terkait kepemilikan keberadaan appointed actuary pada perusahaan asuransi dan reasuransi yang paling lambat dipenuhi sampai akhir Desember 2023.

“Dengan begitu di tahun 2024 seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi telah memiliki appointed actuary,” katanya.(HAP)

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo