CARITAU JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa  mengatakan rata-rata ada 6 hingga 7 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tumbang per tahun berdasarkan tren dalam 18 tahun terakhir.

“On average selama 18 tahun yang kita lihat itu ada 6 sampai 7 rata-rata BPR jatuh, bukan bank, tapi BPR. Di awal tahun ini ada 2 BPR yang diserahkan ke LPS dan kami tangani dengan cepat dan smooth sehingga tidak ada keresahan di masyarakat. Yang penting adalah dana masyarakat diganti dengan cepat,” kata Purbaya saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tahun ini LPS memprediksi masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut pada 2024, sekitar 7 sampai 8 BPR melihat dari tren selama ini.

Purbaya menjelaskan, tren kebangkrutan beberapa BPR setiap tahun itu bukan dikarenakan memburuknya kondisi ekonomi melainkan maraknya praktik fraud. Sedangkan kondisi bank umum sendiri,  hingga saat ini masih tercatat solid.

Awal 2024, sudah ada dua BPR dan BPRS yang bangkrut yakni BPR Wijaya Kusuma pada 4 Januari 2024 dan BPRS Mojo Artho Kota pada 26 Januari 2024.

Namun  Purbaya memberikan catatan bahwa tumbangnya beberapa BPR tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan LPS untuk mengantisipasi lebih banyak lagi BPR yang bangkrut.

Salah satu upaya yang dilakukan OJK dalam pengawasan operasional BPR yaitu melalui Single Presence Policy (SPP). Kebijakan diarahkan untuk menggabungkan beberapa BPR yang dimiliki oleh pemilik yang sama untuk memperkuat kondisi BPR.

“Terkait dengan BPR yang diserahkan ke LPS untuk penyelesaian, apa yang ingin dilakukan OJK sesuai dengan pengembangan sektor keuangan (UUP2SK), melakukan konsolidasi untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dari BPR di seluruh Indonesia,” papar Mahendra. (HAP)