CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta seluruh pihak baik Parpol bakal calon Presiden (Bacapres) dan para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) peserta Pemilu 2024 tidak lagi menggunakan manufer Politik dengan membangun politik identitas maupun SARA. 

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Totok Hariyono dalam agenda acara Focus Group Discussion (FGD) tentang 'Pencegahan Politisasi SARA Bersama Organisasi Lintas Iman' di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023). 

Baca Juga: Kendaraan Plat Merah Pasang Baliho Ganjar-Mahfud, TKN: Kami Percaya Bawaslu!

Dalam keteranganya, Totok berharap bahwa polarisasi politik SARA dan politik identitas tidak lagi digunakan oleh para peserta pemilu (Parpol) dan bakal calon yang ingin maju pada kontestasi pemilu 2024. 

Hal itu lantaran menurut Totok, kedua polarisasi tersebut sangat tidak etis digunakan, lantaran sangat dikhawatirkan dapat menjadi sumbu pendek bagi keamanan dan stabilitas negara. 

"Dua-duanya ini tentu akan melahirkan perbedaan yang tajam. Naha Ini yang kita harapkan politik identitas, politik SARA itu tidak digunakan dalam proses pemilu ini, karena itu dapat memicu sumbu, sama dengan menyiram minyak," ujar Totok.

"Jadi kita berharap calon-calon negarawan ini mampu menahan diri untuk tidak menggunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi," sambungnya.

Dirinya menjelaskan, politik identitas dan politik SARA tidak baik untuk digunakan lantaran setiap individu telah ditakdirkan Tuhan dengan jalan dan kehidupannya masing-masing. Ia mencontohkan, seseorang yang telah ditakdirkan lahir dari suku Jawa, ataupun Sunda tidak lah bisa merubah takdir lahir dari suku lain.

Atas dasar itu, Totok menegaskan, seharusnya perbedaan yang terjadi di Indonesia dijadikan suatu keindahan keharmonisan diruang lingkup kenegaraan. Menurut Totok, perbedaan sejati nya bukan untuk dimanfaatkan menjadi sarana strategi politik dalam meraup suara politik ujaran kebencian. 

"Karena identitas itu given, pemberian langsung dari tuhan yang kita tidak bisa menolak. Saya mau suku dari Jawa, Bali, itu tidak bisa menolak. Saya beragama Islam, hindu, Kristen juga dari lahir tidak bisa ditolak" pungkasnya.

"Perbedaan ini jangan di ekspolitasi, digunakan untuk meraup kekuasaan. Saya pikir mari kita bisa menahan dirilah, apalagi peserta pemilu ini calon negarawan jadi bisa kita lihat mana yang peka terhadap masyarakat mana yang tidak peka," tandas Totok menambahkan. (GIB/DID)

Baca Juga: Demokrat Terjepit, Pilih Elektabilitas Tinggi Sebagai Oposisi atau Terima Tawaran Jadi Menteri?