CARITAU JAKARTA - Aplikasi JAKI kembali menjadi perbincangan publik usai Debat Pilpres 2024 Selasa (12/12/2023). Aplikasi tersebut mendapat netizen lantaran disebut oleh Calon Presiden Nomor 1 Anies Baswedan dalam debat tersebut.

Pembahasan soal aplikasi terpadu tersebut berawal saat Anies menanggapi Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo terkait masalah layanan publik.

Baca Juga: Siap Hadapi Sengketa di MK, Bawaslu Minta Jajaran Lengkapi Dokumen Pengawasan

"Dulu di Jakarta kami buat namanya JAKI. JAKI adalah sebuah super apps yang membantu setiap pelayanannya ada ukurannya," kata Anies, dikutip dari laman YouTube KPU RI, Kamis (13/12/2023).

Mengenal Aplikasi JAKI

Lantas, apa aplikasi JAKI? JAKI sendiri adalah akronim dari Jakarta Kini. Aplikasi ini adalah sebuah super-apps milik Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan beragam layanan satu pintu untuk membantu dan memudahkan warga.

JAKI pertama kali diluncurkan saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. JAKI pertama kali diperkenalkan dalam Town Hall Meeting 2019.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu menyatakan bahwa aplikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mengintegrasikan seluruh layanan masyarakat. Dengan kata lain, JAKI menjadi aplikasi pusat informasi dan layanan berbagai kebutuhan di Jakarta.

"Dengan JAKI, Anda bisa menikmati fitur layanan dan informasi hingga melapor kondisi fasilitas umum serta layanan publik di Jakarta," dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta. 

Aplikasi JAKI memiliki fitur, seperti JakLapor sebagai kanal pengaduan warga untuk Pemprov DKI; JakPangan untuk mengetahui informasi harga dan ketersediaan pangan terkini di seluruh Pasar Jaya di Jakarta; JakPenda untuk memeriksa informasi dan pembayaran seputar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah, dan e-Retribusi.

Selain itu, ada juga fitur Pantau Banjir untuk warga dapat mengetahui lokasi titik banjir dan tinggi muka air di berbagai aliran sungai di Jakarta.

Selama pandemi Covid-19 kemarin, warga juga memanfaatkan aplikasi ini untuk melaporkan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta bisa digunakan untuk mendaftar program vaksin Covid-19. (IRN)

Baca Juga: Di Depan Kiai dan Gus, Gibran Janji Eksekusi Dana Abadi Pesantren