CARITAU JAKARTA – Pengamat Politik Hendri Satrio mengatakan kondisi pandemi tak bisa dijadikan alasan untuk penundaan Pemilu 2024. Karena di masa lalu, pemerintah pernah memaksakan tetap menggelar Pilkada di setengah wilayah Indonesia sesuai jadwal, padahal kondisi pandemi sedang parah saat itu. Sementara, dana yang dikeluarkan untuk Pilkada juga tidak sedikit. 

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp20,4 triliun untuk menggelar Pilkada dengan jumlah daerah terbanyak yaitu 270 pemerintah daerah peserta.

Baca Juga: Anies Baswedan Disarankan Tak Turun ke Pilgub DKI

Diketahui, saat itu, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan menantunya, Bobby Nasution ikut berlaga menjadi calon walikota di Solo dan Medan. 

“Pastinya kan Pak Jokowi gak mau dituduh tetap menyelenggarakan Pilkada gara-gara mas Bobby dan mas Gibran mau nyalon kan?” kata Hendri kepada Caritau.com Jumat (11/3/2022).  

Lebih lanjut, Hensat, sapaan akrabnya, juga merasa pemerintah sudah berhasil menangani pandemi di Indonesia, sehingga kondisi perekonomian Indonesia tak terlalu terpuruk.

“Cek deh, semua Lembaga survei, termasuk Kedai Kopi, apa sih mereka paling puas terhadap kinerja pemerintah? Penanganan Covid, jadi gak mungkin kalau itu dijadikan alasan untuk menunda pemilu,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal usulan penundaan Pemilu 2024. Hadir di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022), Luhut mengklaim banyak masyarakat yang mendukung usulan ini

Luhut mengaku punya big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," kata Luhut.

Big data itu, ucapnya, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.

Didukung Pemilih Demokrat, Gerindra, dan PDIP

Menurut Luhut, meski usulan penundaan pemilu ditolak oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP, namun menurutnya banyak pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP yang mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.

"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut. (DIM)

Baca Juga: Juara Sayembara 'Suara Muda Tanpa Karpet Merah' Terima Pelatihan dari Pakar