CARITAU JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi ketegasan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur untuk menolak segala upaya agar Pemilihan Umum 2024 ditunda. Hendri berharap, ketegasan PWNU Jatim bisa diikuti oleh PBNU di Jakarta. 

“Bagus kalau NU juga mulai sejalan dengan rakyat menolak penundaan pemilu, nanti mudah-mudahan PBNU mengikuti sikap dari PWNU Jawa Timur untuk menolak penundaan pemilu secara tegas,” ujar Hendri kepada Caritau.com, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Jokowi Hadiri Harlah ke-101: NU Berkontribusi Luar Biasa Jaga Keutuhan NKRI

Sikap tegas PWNU Jatim ini sayangnya belum muncul dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PBNU mengenai penolakan penundaan Pemilu 2024 ini. Sejauh ini, pernyataan secara pribadi atau individu baru keluar dari Ketua Umumnya, Yahya Cholil Staquf yang mengatakan bahwa penundaan pemilu adalah hal yang masuk akal. 

Pernyataan Gus Yahya ini dinilai masih bersayap atau dengan kata lain tidak tegas menolak atau bahkan disebut cenderung mendukung usulan beberapa partai koalisi pemerintah tersebut. 

“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata Gus Yahya di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2) silam. 

Usulan tersebut dinilai masuk akal oleh Gus Yahya lantaran di Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, ditambah bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. 

Menurut Hendri, pernyataan ‘penundaan pemilu adalah hal yang masuk akal’ dari Gus Yahya ini tak lantas bisa disebut sebagai bentuk dukungan darinya. 

“Yang diucapkan Gus Yahya itukan, penundaan itu masuk akal bukan berarti dia setuju, dia cuma bicara aja ada peluang untuk itu. Saya sih masih yakin bahwa Gus Yahya cukup dan sangat bijak lah dalam menyikapi permasalahan di Indonesia,” kata Hendri. 

Sebelumnya, dalam kajian Lakpesdam NU Jawa Timur dengan tema ‘Polemik Penundaan Pemilu 2024’ yang digelar Kamis (24/3/2022), PWNU Jawa Timur tegas mengatakan penolakan penundaan pemilu. 

 KH Abdussalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur mengatakan, NU sebagai organisasi masyarakat yang cukup didengar di peta politik harus memiliki sikap yang jelas terkait isu penundaan Pemilu 2024.

"NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya, sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas," kata Gus Salam, panggilan akrabnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang itu menegaskan bahwa PWNU Jawa Timur memberikan rekomendasi agar Pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.

 "Dengan alasan bahwa demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jawa Timur dengan tegas dan jelas menolak pemilu ditunda karena melanggar konstitusi," tegasnya.

Tentukan Kriteria Sosok Presiden 2024 untuk Acuan Nahdliyin

Tak hanya mengeluarkan pernyataan tegas menolak penundaan pemilu, sebagai tindak lanjut dari kajian Lakpesdam NU Jatim dengan tema ‘Polemik Penundaan Pemilu 2024’ itu, PWNU Jatim bersama para kiai pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur bakal menentukan kriteria sosok pemimpin yang layak dipilih menjadi presiden pada Pemilu 2024, melalui Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama yang digelar PWNU Jatim di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3/2022).

“Jadi hal pokok itu adalah membahas program kerja semua badan otonomi yang ada di Jawa Timur. Kemudian juga ada silaturahmi para kiai, habib dan ulama, juga mengundang para masyayikh (penerus para guru), baik dari mustasyar maupun syuriah NU Jatim. Itu untuk otonomi membahas hal kepemimpinan 2024 dari pandangan warga NU,” kata Ketua Panitia Nasruddin Ali kepada Caritau.com, Senin (28/3/2022).

Hal senada disampaikan KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim.

“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir.

Menurut Nasruddin Ali, pembahasan tentang sosok pimpinan 2024 sesuai kriteria para kiai dan warga Nahdliyin harus dipersiapkan karena jangka waktu menuju Pemilu 2024 relatif hanya tinggal setahun.

“Kan Pemilu digelar awal 2024. Apalagi sikap dari PWNU Jatim sudah tegas menyatakan sikap menolak untuk penundaan Pemilu,” katanya.

PWNU Jatim merasa perlu segera membuat kriteria sosok pemimpin karena faktanya hampir 80% warga Jatim merupakan Nahdliyin, sehingga bisa disebut warga NU Jatim merupakan representasi warga NU seluruh Indonesia.

“Tapi dalam pembahasan kita tetap akan membatasi tidak akan menyebut nama, hanya sebatas kriteria-kriteria bagi calon presiden yang sesuai dengan harapan warga Nahdliyin,” ujarnya.

Nantinya para kiai dari berbagai wilayah di Jatim bakal memberikan pandangannya.

“Beberapa kabupaten akan diwakili oleh para kiai-kiai sepuh untuk memberi masukan dan rencananya akan dirumuskan sebagai masukan untuk siapapun yang ingin menjadi pemimpin Indonesia ke depan,” pungkasnya. (DIM)

Baca Juga: Juara Sayembara 'Suara Muda Tanpa Karpet Merah' Terima Pelatihan dari Pakar