CARITAU JAKARTA – Masinton Pasaribu, anggota Komisi XI DPR, menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalang wacana Presiden Tiga Periode dan penundaan Pemilu.

"Itu terutama Luhut Binsar Pandjaitan yang jadi Lord Brutus-nya. Semua media juga sudah ungkap, dia konsolidasi dengan Ketum Parpol dan mengumpulkan kepala daerah,” ungkap Masinton saat menjadi pembicara diskusi virtual 'Stop Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Lalu?' yang disiarkan channel YouTube Para Syndicate, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga: Dukung Penerapan WFH Bagi ASN DKI, Fraksi PDIP Usul Libatkan Swasta

Masinton menyebut, Luhut turut mengkoordinasi gerakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk menyatakan dukungan Presiden Jokowi Tiga Periode.

"Siapa yang mencari muka? Siapa yang mewacanakan memobilisasi dukungan kepala desa? Luhut!" beber Masinton.

Menurut Masintion, sejumlah menteri yang terus menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Tiga Periode harus segera dievaluasi karena merupakan maneuver yang justru menjerumuskan Presiden Jokowi.

"Siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Siapa yang ingin mewacanakan tiga periode dan menggalang tiga periode? Siapa? Luhut!" imbuh Masinton.

Mantan aktivis 98 itu menganalogikan sikap Luhut yang terus mendorong wacana penundaan Pemilu, sebagai manuver brutus Istana menjerumuskan presiden.

Masinton menegaskan, secara pribadi dan sebagai kader PDIP, dirinya akan selalu menjaga konstitusi serta mengawal proses demokrasi sesuai amanat Reformasi.

“Pemilu akan tetap berjalan 2024. Pemerintah bersama DPR akan membahas anggaran dan teknisnya dalam beberapa waktu ke depan,” tuturnya.

Masinton berharap publik ikut mengawasi dan ikut menyuarakan apabila ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan ingin menabrak konstitusi atau UUD 1945 seperti melemparkan wacana penambahanmasa jabatan presiden.

"Itu adalah bibit lahirnya tirani. Kita enggak boleh tolerir, karena tidak senafas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahun 1997-1998 lalu," kata Masinton.

Masinton juga meminta Presiden Jokowi mengambil sikap tegas mengevaluasi (reshuffle) sejumlah menteri yang pernyataannya menimbulkan polemik.

"Bila perlu sebenarnya menteri yang mewacanakan itu harus segera dievaluasi, karena mereka itu pencoreng demokrasi itu," pungkasnya. (GIBS) 

Baca Juga: Fraksi PDIP DPR RI Dukung Legalisasi Ganja untuk Medis