CARITAU JAKARTA - Wacana hak angket ramai digulirkan pandukung pasangan calon (Paslon) 03, maupun 01. Belakangan, fraksi PDIP di DPR RI menegaskan bakal solid menggulirkan hak angket kecurangan pemilu.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Adian Napitupulu menyebut alasan pihaknya lebih mendorong hak angket ketimbang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi lantaran di DPR RI tak ada 'paman'.

Adian awalnya menyebut, meski Puan Maharani selaku Ketua DPR RI hingga Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR RI belum bersuara soal hak angket, pihaknya tetap solid mendorong hak angket. 

"Tapi di DPP ada Sekjen dan segala macem, jadi menurut saya itu udah enggak perlu dipersoalkan kita kompak, solid," kata Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP itu.

Ia mengatakan, didorongnya hak angket adalah untuk membongkar dugaan kecurangan di Pemilu 2024. 

"Yang ingin kami lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini," tuturnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan, langkah menggulirkan hak angket ini dianggap realitis lantaran di DPR RI tak ada konflik kepentingan keluarga seperti di MK. 

"Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket karena di situ enggak ada pamannya," pungkasnya.

Mencuatnya hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 agar digulirkan ke DPR, berawal dari usulan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.

Dia mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket supaya parlemen bisa mengusut adanya kecurangan di Pemilu 2024. Diketahui, Partai pengusung Ganjar yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan PPP. (DID)