CARITAU JAKARTA - Pemerintah Malaysia secara resmi melalui Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad mengirimkan surat kepada Pemerintah Indonesia. Surat tersebut terkait situasi kabut asap yang semakin parah di wilayah Malaysia.

Dilansir dari Kantor Berita Bernama, Kamis (5/10/2023), Nik Nazmi mengungkapkan dari Malaysia untuk Indonesia terkait dengan kerja sama Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Perbatasan. Ia menyebut surat itu dikirimkan atas  instruksi dari atas instruksi Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim.

Ia diminta Anwar untuk berkoordinasi dengan mitra-mitranya di ASEAN untuk menyelesaikan masalah kabut asap lintas perbatasan.

Baca Juga: Kasasi Ditolak, MA Nilai Jokowi Melawan Hukum di Kasus Polusi Udara

"Saya telah mengirimkan surat kepada Indonesia. Kemarin, Perdana Menteri telah menginstruksikan kementerian untuk mengkoordinasikan masalah kabut asap ini," ucap Nik Hazmi dikutip Jumat (5/10/2023).

Sistem Manajemen Indeks Polusi Udara Malaysia (APIMS) yang dikelola oleh Departemen Lingkungan Hidup melaporkan bahwa kualitas udara di Sri Aman berada pada level tidak sehat yaitu 138, sedangkan di Serian Sarawak berada pada level 113.

Bacaan Indeks Polusi Udara (API) untuk level 0-50 mengindikasikan kualitas udara yang baik, sedangkan level 51-100 menunjukkan kualitas udara sedang, kemudian level 101-200 menunjukkan kualitas udara tidak sehat, dan level 201-300 menunjukkan kualitas udara sangat tidak sehat. Level API di atas 300 menunjukkan kualitas udara yang berbahaya.

Beberapa waktu lalu, Malaysia mengecam kebakaran hutan di Indonesia, tepatnya di Sumatra dan Kalimantan, sebagai penyebab polusi udara di wilayahnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya. Ia  menegaskan bahwa tidak ada kabut asap lintas perbatasan.

Pada Senin (2/10), Departemen Lingkungan Malaysia menyatakan bahwa badan meteorologi regional telah mendeteksi nyaris 250 'hotspots' yang mengindikasikan kebakaran di pulau Sumatra dan bagian wilayahnya di Borneo, dan tidak ada satupun di Malaysia.

Pemerintah Malaysia juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi kabut asap yang semakin parah di beberapa wilayahnya. Otoritas setempat bersiap untuk menutup sekolah-sekolah dan menciptakan hujan buatan melalui penyemaian awan saat kualitas udara tercatat semakin memburuk.


Pemerintah Indonesia Siapkan Langkah Strategis


Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 267 ribu hektare per 2 Oktober.

“Perkiraan saya dengan situasi September dan Oktober kelihatannya masih akan bertambah,” ungkap Siti usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (3/10).

Dia menjelaskan titik panas atau hotspot yang 80% berpeluang menjadi titik api atau fire spot mencapai 6.659 titik per 2 Oktober. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya terdapat 1.128 hotspot, seperti dilansir dari Antara.

Meski begitu, menurutnya, angka hotspot ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan angka pada 2015 dan 2019 yang masing-masing mencapai 71.000 dan 29.300 hotspot.

Pemerintah pun telah mengambil berbagai langkah untuk menangani karhutla, mulai dari teknologi modifikasi cuaca (TMC), dan pemadaman api karena musim kemarau atau El-Nino yang diprediksi akan lebih panjang.

Selain itu, langkah penegakan hukum juga telah dilakukan. Pemerintah, kata Siti, telah menyegel puluhan perusahaan yang terbukti menyebabkan karhutla tersebut. (IRN)

Baca Juga: DLHK Catat 824 Ha Hutan dan Lahan di Sulsel Terbakar, Dua Orang Meninggal Dunia