CARITAU JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, angkat bicara perihal beredarnya video pengakuan dari Warga Negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. 

Diketahui video mengenai dugaan WNI belum masuk DPT Pemilu itu viral melalui postingan akun anonim di media sosial X (Twitter) @********one1 diposting pekan ini.

Mahfud Md mengaku akan segera membangun koordinasi dengan pihak KPU RI untuk menindaklanjuti mengenai temuan WNI yang tak masuk DPT Pemilu tersebut.

Selain itu, Mahfud meminta kepada seluruh masyarakat agar tak segan-segan menyampaikan aduan apabila menemukan situasi serupa seperti yang terjadi kepada WNI di Malaysia.

Dirinya menegaskan, pihaknya juga telah memiliki satuan tugas (satgas) yang bekerja menampung aduan-aduan masyarakat terkait masalah hukum termasuk perihal masalah kepemiluan. 

"Sebagai Menkopulhukam, saya di sini juga membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang akan menampung perihal pengaduan pengaduan," ungkap Mahfud Md, Rabu (3/1/2023). 

Disisi lain, Mahfud menilai perihal kasus WNI yang tak masuk dalam DPT di Malaysia merupakan ranah tanggung jawab dari KPU RI yang telah diberikan amanah dan tugas mensukseskan Pemilu 2024. 

Kendati demikian, Mahfud berjanji akan memonitoring kasus tersebut dengan membangun koordinasi ke Bawaslu dan KPU sebagai bentuk pengawalan terhadap laporan yang dilayangkan dari masyarakat.

"Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti krosceknya bisa di sini apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini, di kantor Menkopolhukam Jalan Merdeka Barat 15 ini," tegas Mahfud.

Dalam kesempatanya, ia pun mempertanyakan kepada KPU RI, mengapa fenomena WNI tidak masuk dalam DPT masih terjadi di saat proses kegiatan dari tahapan penyelanggaraan Pemilu hampir selesai.

Oleh karena itu, menurut Mahfud penting bagi KPU RI untuk segera memberikan penjelasan yang mendetail kepada publik mengapa fenomena itu terjadi.

Mahfud menambahkan, penjelasan itu harus segera dibeberkan KPU RI dalam rangka untuk mencegah kegaduhan di dalam riuh kegiatan pelaksanaan kontestasi Pemilu 2024.

"Itu soal KPU. Tapi, begini ya, soal penetapan DPT dan sebagainya itu kan ada tahapannya. Tahapannya bukan sekarang, tapi sudah jauh lewat. Bahwa ada WNI yang tidak masuk (ke DPT) itu bagaimana ceritanya biar dijelaskan oleh KPU," tuturnya.

"KPU itu kan lembaga independen. Kalau ada yang tidak benar, nanti akan kami sampaikan," tandasnya.

Sebelumnya Anggota KPU RI Idham Holik mengaku pihaknya akan memastikan terlebih dahulu apakah video itu autentik ataukah merupakan video disinformasi.

Selain itu, Idham berharap seluruh pihak untuk tidak mudah percaya atau sumbu pendek agar bersabar dan lebih dulu mengkroscek video apakah autentik atau disinformasi. 

"Terkait dengan video yang telah beredar secara luas pada media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu otentik," tutur Idham kepada awak media, Rabu (3/1/2023). 

Kendati demikian, menurut Idham, jika ribuan WNI itu memang benar belum masuk dalam DPT Pemilu 2024, maka pihaknya akan segera memasukan data para pemilih itu dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPK LN).

Idham menambahkan, ketentuan itu hanya berlaku jika WNI tersebut memang belum terdaftar dalam data DPT pemilih dalam negeri dan memiliki data pribadi seperti KTP elektronik, Paspor dan alamat atau lokasi tempat tinggal di luar negeri.

"Jika memang benar ada pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT Luar Negeri, maka nanti pemilih itu dapat dikategorikan sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) di Luar Negeri), dengan catatan pemilih tersebut belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap didalam negeri," tanda Idham. (GIB/DID)