CARITAU JAKARTA - Plt Ketum PPP, Muhammad Mardiono tak menampik jika saat ini di masyarakat mengalami kebingungan. Hal itu dikatakannya menyoroti banyaknya partai yang mulanya oposisi namun sekarang berada di koalisi pemerintahan.

"Saya ingin mengatakan begini, mungkin rakyat agak sedikit ada kebingungan. Misalnya, contoh ada partai yang dulu itu adalah memotori perubahan, mati-matian memotori perubahan dengan pidatonya dengan visi misinya adalah dalam berada dalam yang notabene ada dalam melahirkan perubahan, tapi sekarang bergabung, ini kan rakyat melihat itu semua," kata Mardiono.

"Kemudian sekarang tadinya bergabung dalam koalisi misalnya Indonesia Maju, yang saat ini masih di dalam, tapi sekarang menggelorakan perubahan, jadi ini juga agak membingungkan rakyat," sambunnya saat menghadiri Mukerwil DPW PPP DKI di Golden Boutique, Kemayoran, Minggu (19/11/2023).

Namun, kembali dia menegaskan, bahwa PPP akan tetap konsisten berada di pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai.

"Tetapi PPP itu konsisten, kita PPP pada prinsipnya akan memperjuangkan kehidupan yang amar ma'ruf nahi munkar. Kita mencegah kebatilan dan kita terus untuk menggelorakan bagaimana rakyat Indonesia ini memiliki landasan kejujuran," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu menteri dari PPP, Sandiaga Uno, yang kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menuturkan, partainya akan menyelesaikan tugas di pemerintahan sampai masa jabatan berakhir di 2024.

"Kami mendapat arahan dari ketua umum, bahwa kami bekerja sesuai tugas dan fungsi, serta menyelesaikan sampai akhir masa pemerintahan," teranganya.

Namun, kata Sandiaga, jika Presiden Joko Widodo ingin merombak kabinetnya, tentu itu hak prerogatif presiden. "Itu hak prerogatif presiden, jika mau merombak," tegasnya.

Pada bagian lain dia mengatakan, saat ini dia bertugas memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Untuk itu, sebagai pembantu Jokowi, dia tetap harus izin, jika hendak melakukan kerja-kerja politik saat jam kerja.

"Kita kerja politik saat hari libur, akhir pekan, dan andai harus dilakukan di hari kerja, ada mekanisme cuti dan memohon izin dari bapak presiden, dan itu sudah dijalankan," tutupnya. (DID)