CARITAU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, pada Kamis (6/4/2023).  Hal tersebut dibenarkan oleh Plt juru bicara KPK, Ali Fikri jika OTT tersebut dilakukan pada hari kemarin. 

"Benar, tadi malam, (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Ali mengatakan, selain Adil, ada beberapa orang lainnya yang turut ditangkap.

Baca Juga: Dito Mahendra Behasil Ditangkap di Bali, Ini Kata Nikita Mirzani

Meskipun begitu, KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi tersebut.
 

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ujar Ali.

Sebelumnya, dalam foto dan video yang beredar terlihat ruangan tersebut dipasangi segel bertuliskan 'Dalam Pengawasan KPK'. Selain ruangan Bupati dan Sekda, ruangan lain yang turut disegel KPK yakni Ruang Humas dan Protokol, BPKAD, dan Umum. 

Selain Adil, disebutkan juga, puluhan pejabat Pemkab Meranti ditangkap. Ada juga pihak swasta yang turut ditangkap.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).

"Juga ada pihak swasta," imbuh Ali.

Meski belum diketahui perkara yang menjerat Muhammad Adil dan juga puluhan anak buahnya itu. Namun, diduga hal tersebut terkait dengan kasus dugaan suap.  Dalam OTT tersebut juga ditemukan sejumlah uang dan jumlahnya masih dihitung oleh KPK. Para pihak yang ditangkap itu segera dibawa KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini," ujar Ali.

Saat ini, para pihak yang terkena OTT masih berstatus terperiksa, status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam. (IRN)

Baca Juga: Kadinkes Lampung Reihana Kembali ke KPK Terkait Laporan Harta