CARITAU JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan agar DKI Jakarta menjadi percontohan angkutan massal di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat rapat yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, atas permintaan orang nomor satu Indonesia itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah berlangsung. 

Baca Juga: Kemenhub Atur Mobilitas di Pelabuhan Penyeberangan pada Libur Lebaran 2024

"Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di Tanah Air," kata Heru.

Heru juga menyebutkan, Menter Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menyampaikan kabar bahwa investor pembangunan MRT fase berikutnya bukan dari Jepang. Saat ini, lanjut dia, Korea Selatan dan Inggris juga disebut tertarik memberi suntikan dana untuk pembangunan MRT Jakarta.

Maka kata Heru Budi Hartono, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan akan bersinergi untuk mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penandatanganan kerja sama dengan ketiga negara itu akan terealisasi saat Forum G20 digelar di Bali November mendatang.

"Oleh karenanya, kami harapkan dalam kegiatan G20, kami akan melakukan (menandatangani) memorandum of understanding (MoU) dengan ketiga negara tersebut," kata Budi.

Budi lalu mengeklaim, Jepang dan Inggris telah setuju untuk menjadi investor dalam pembangunan MRT fase 3 (Balaraja-Cikarang atau east-west). Sementara itu, Korea Selatan disebut setuju untuk menjadi investor pembangunan MRT fase 4 (Fatmawati-TMII).

Kemenhub, menurut Budi, juga menawarkan kerja sama dengan Inggris untuk menjadi investor pembangunan MRT fase 4.

"East-west itu Jepang sama Inggris dan mereka sudah setuju, sedangkan Fatmawati-TMII itu Korea Selatan," tutur Budi. (DID)

Baca Juga: Civitas Akademi UNJ Minta Jokowi Bertanggungjawab Soal Naiknya Harga Sembako