CARITAU JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai cuitan loyalis Anies Baswedan, Musni Umar yang menyebutkan adanya potongan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hanya framing atau pengemasan informasi dengan misi membentuk opini atau menggiring persepsi publik. 

Padahal, ungkapnya, setiap pemimpin atau kepala daerah memiliki program strategis lain yang tujuannya sama untuk menyejahterakan masyarakat dan menjadikan Jakarta sebagai kota global. 

Baca Juga: Pj Heru Buka Suara tentang Polemik KJMU

"Jangan hanya mempersoalkan anggaran dipotong untuk ini, tapi tidak dibicarakan kemana alokasi dana. Kalau dari perspektif itu, itu kan framing," ujar pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing kepada media, Selasa (16/5/2023). 

Idealnya, kata Emrus, masyarakat melihat secara makro kemana anggaran itu dialokasikan. Efektif tidak penggunaannya dan sebagainya. Menurutnya, setiap pemimpin di dunia memiliki program prioritas tertentu yang berdampak pada pengalihan pengalokasian anggaran. 

"Substansinya bukan di situ. Menurut saya, bagaimana penggunaan APBD di era Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang. Penggunaan APBD-nya itu untuk kesejahteraan rakyat. Sepanjang itu untuk rakyat dan tidak dikorupsi, itu hal wajar. Karena setiap pemimpin akan mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang lebih urgent," katanya. 

Dia menegaskan kembali, setiap kepala daerah memiliki visi misi tertentu yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran. Tentu, ucapnya, visi misi kepala daerah ditekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. 

"Setiap pemimpin itu punya titik tekannya. Pak Heru bisa saja melanjutkan program Anies, bisa saja tidak. Yang oenting adalah untuk rakyat, tetap berpihak kepada rakyat. Cuma titik tekan pembangunan bisa saja berbeda," katanya. 

Dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa mengalokasikan bantuan sosial masyarakat sesuai visi misi kepala daerah yang memimpin saat itu sepanjang tidak melanggar aturan dan untuk kepentingan masyarakat luas. 

Sebelumnya, loyalis Anies Baswedan, Musni Umar mencuitkan pertemuan dengan pendukung PDIP yang mengeluh adanya potongan bantuan bagi lansia. Melalui akun twitter pribadinya, eks Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menceritakan kekecewaan pendukung PDIP yang bernama Sutrisno.

“Pagi ini saya antar istri ke Puskesmas. Saya bertemu teman lama Mas Sutrisno, pendukung PDIP. Dia sangat kecewa karena bantuan lansia Jakarta yang sangat diharapkan jelang lebaran hanya dibayar 50%, KJP Plus biasanya dibayar setiap tanggal 5 sampai sekarang belum dibayar,” cuitnya melalui akun @musniumar. (DID)

Baca Juga: Pemprov DKI Buka Lelang Jabatan Eselon II