CARITAU JAKARTA – Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) mendesak Presiden Joko Widodo untuk secepatnya mundur atau dimakzulkan. Desakan itu muncul pada pertemuan di kediaman Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Jakarta Timur, Sabtu (17/2/2024).

Dalam siarannya di YouTube Bang Edy Channel, mereka menyampaikan pandangannya soal Pemilu 2024. Mereka mengkritisi beberapa hal di antaranya presiden yang cawe-cawe di pemilu serta munculnya nama cawapres Gibran yang melewati rekayasa politik. Karena itu selain mendesak Jokowi untuk mundur, Forum ini pun mendesak pasangan calon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi dari Pilpres 2024.

Sebelumnya diberitakan, Ratusan purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan atau FKP3 memberikan kritikan keras terhadap pelaksanaan Pilpres 2024.

FKP3 mengkritik keras pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang dinilainya sebagai bentuk rekayasa hukum dan manipulasi konstitusi.

FKP3 mengecam KPU yang telah meloloskan pencalonan Gibran tanpa menunggu revisi peraturan KPU terlebih dahulu.

Mereka melihat adanya penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon tertentu.

Hal ini dinilai sebagai upaya merusak upaya pemberantasan korupsi dan merusak sistem hukum dan politik Indonesia.

FKP3 juga menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oknum KPU dan pendukung paslon tertentu secara terstruktur, masif dan sistematis.

Hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, FKP3 menuntut tiga hal.

"Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi Pemilu," jelas Fachrul Razi dikutip dari YouTube Refly Harun, Minggu (18/2/2024).

"Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024," lanjutnya.

"Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan," pungkasnya.

FKP3 berharap agar tuntutan ini dapat dipenuhi untuk menjaga demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Mereka juga menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawasi jalannya Pilpres 2024 dan memastikan bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil. (DIM)

Baca Juga: Jokowi Sebut Pencalonan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi Urusan Partai

Baca Juga: Puan Benarkan DPR Sudah Terima Surat Presiden Terkait RUU DKJ