CARITAU JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk selalu menyampaikan perkembangan kasus gagal ginjal akut.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, mengingat perkembangan kasus gagal ginjal menyangkut hak masyarakat luas.

Baca Juga: Unjuk Rasa Peringatan 19 Tahun Kematian Munir

"Kami berharap penyampaian setransparan mungkin dan apa adanya tanpa ditutupi," kata Munafrizal, Kamis (27/10/2022).

Komnas HAM, kata dia, mengaku prihatin atas kasus gagal ginjal akut yang diduga menyebabkan meninggalnya ratusan anak di Indonesia.

Sebagai lembaga yang fokus di bidang HAM, ia menegaskan pihak-pihak terkait harus memperhatikan aspek keselamatan anak.

"Ini menyangkut hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Munafrizal menegaskan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menelan korban jiwa ratusan anak di Indonesia.

"Karena ini bisa disebut kasus kejadian luar biasa, maka harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini," tuturnya.

Komnas HAM mendukung dan mendorong setiap pihak yang terlibat atau terindikasi melanggar unsur pidana maka harus bertanggung jawab, paparnya.

Kementerian Kesehatan menyebutkan hingga Rabu (26/10/2022) kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Tanah Air telah mencapai 269 kasus. Angka itu bertambah 18 kasus jika dibandingkan dua hari sebelumnya.

Dalam kasus tersebut, Komnas HAM sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang menyarankan agar para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dibebaskan dari biaya perawatan.

Tidak hanya itu, katanya, bagi keluarga korban kasus gagal ginjal akut yang anaknya meninggal dunia, Komnas HAM berpandangan pemerintah atau kementerian/lembaga terkait sebaiknya memberikan santunan. (DID)

Baca Juga: Pemilih Pemula Berpotensi Kehilangan Hak Pilih di Pemilu 2024, Komnas HAM Dorong Kemendagri Perbaiki Syarat E-KTP