CARITAU JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan komentar mengenai pernyataan presiden boleh berkampanye yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Dirinya mengatakan di atas kertas aturan membolehkan, meski pasti ada pihak yang pro dan kontra. Namun, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya memilih untuk netral dalam Pemilu 2024.

"Ya saya kira soal presiden sudah jelas ya, aturannya boleh, ada yang tidak setuju ada yang setuju, silakan saja. Nanti urusannya itu publik aja," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dalam tayangan YouTube Wapres RI, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga: Anies Soal Jokowi dan Prabowo Makan Bakso Bareng: Mudah-mudahan Baksonya Enak

Lanjut Ma’ruf, selain netral ia juga memegang prinsip bahwa ia akan merahasiakan pilihannya dalam Pemilu 2024 karena hal itu adalah urusan hati.

"Tapi saya sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak, saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saya pada waktu 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," tutur dia.

"Dan saya bilang itu urusan rahasia saya, saya nyebutnya itu urusan hati dan personal, karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memposisikan diri netral," lanjut Ma’ruf.

Meski begitu, Ma'ruf menekankan bahwa dirinya tidak ingin sikap netralnya itu disebut berbeda pendapat dengan presiden.

"Saya kira tidak ada masalah, ini bukan perbedaan dengan presiden, memang presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral, jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti, he-he," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan Ketua MUI itu juga meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kampanye karena bisa membahayakan mereka.

"Yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari, dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu, kalau terjadi apa-apa itu kan berbahaya, dan mereka nanti tidak mengerti apa-apa, nanti bisa bikin trauma anak-anak, sebaiknya jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye, ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi, menanggapi adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Dirinya mengatakan, meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. Namun yang terpenting, kata dia, menteri ataupun kepala begara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera.

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," sambungnya.

Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," tutupnya. (DIM)

Baca Juga: Perekaman KTP Bagi Pemilih Pemula di Aceh Barat