CARITAU JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) angkat bicara soal temuan Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi janggal bernilai triliunan rupiah di masa kampanye Pemilu 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) KIPP, Kaka Suminta meminta Bawaslu RI untuk segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan mengenai temuan yang diungkapkan PPATK terkait transaksi janggal triliunan rupiah tersebut.

Ia mengatakan, sebagai lembaga pengawas penyelenggara Pemilu 2024, Bawaslu dapat melakukan analisa awal dalam rangka untuk menyelidiki temuan PPATK yang diduga berkaitan dengan anggaran kampanye parpol tersebut. 

"Yang harus dilakukan Bawaslu adalah melakukan penyampaian kepada publik dari analisis sementara, apakah ada dugaan," kata Kaka, dikutip pada Minggu (17/12/2023).

Adapun dalam keterangan nya, Kaka menyebut, jika hasi proses analisis telah ditemukan adanya unsur dugaan tindak pidana, maka Bawaslu dapat berkordinasi pada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk menaikan status menjadi penyelidikan.  

"Kalau kemudian mereka katakan oke (ada tindak pidana). Maka, sampaikan ke penyelidikan, baru melibatkan penyelidik dari kepolisian," jelas Kaka. 

"Ketika mau naik penyidikan, maka di situ akan terlibat (Gakkumdu). Akan tetapi nantinya dalam sistem Gakkumdu itu tidak linear," lanjutnya.

Kendati demikian, menurut Kaka, Bawaslu sebaiknya melibatkan pihak kepolisan sejak awal dalam melakukan analisis terkait dana kampanye Pemilu 2024 tersebut. 

Kaka menambahakan, pelibatan aparatur kepolisian dalam proses analisa dugaan transaksi janggal dana kampanye itu dilakukan agar mempermudah penyelidikan jika ditemukan unsur tindak pidana. 

"Tetapi sejak awal baik Kepolisian maupun Kejaksaan harus sudah di libatkan untuk membuat analisis," tandas Kaka. (GIB/DID)