CARITAU JAKARTA - Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengaku merasa dirugikan terhadap pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dugaan kasus asusila yang ditudingkan kepadanya.

“Saya terus terang saja merasa dirugikan. Karena apa? Hal-hal itu kan belum kejadian untuk dijadikan bahan aduan di DKPP, artinya persidangannya belum ada. Pokok-pokok (aduan) itu atau tidak dijadikan bahan dalam persidangan (masih) belum nyata, tetapi sudah disampaikan pada publik,” kata Hasyim, di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Hasyim merujuk pelaporan dugaan kasus asusila ke DKPP RI pada 18 April 2024, di mana kuasa hukum pengadu telah memberikan keterangan terkait pokok-pokok aduan. Padahal, menurtnya, persidangan belum dimulai.

“Kemudian tersiar di mana-mana, seolah-olah saya sudah diadili telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dituduhkan atau jadi pokok perkara tersebut,” ujarnya.

Hasyim kemudian menjelaskan, bahwa dalam persidangan yang digelar tertutup dirinya telah menjawab tuduhan atau dalil aduan yang ditujukan kepadanya. Ia mengatakan membantah aduan kasus dugaan asusila tersebut.

“Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi, ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena sekadar saya mau membantah, (tetapi) karena memang faktanya tidak demikian,” jelasnya.

Hasyim bahkan mengatakan dirinya membuka peluang untuk melapor balik pelapor terkait kasus dugaan asusila itu.

“Tentu saja menyiarkan sesuatu yang tidak benar kan juga ada mekanisme pertanggungjawaban hukumnya. Saya kira penting juga, kemudian para pihak yang melakukan tindakan yang itu, masuk kategori pelanggaran hukum harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum,” katanya.

Persidangan perdana kasus dugaan asusila dengan terlapor Hasyim di DKPP telah digelar Rabu (22/5/2024) dan berlangsung kurang lebih delapan jam atau berakhir sekitar pukul 17.15 WIB.

Sebelumnya, pada Kamis, 18 April 2024, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Maria Dianita Prosperianti, kuasa Hukum korban CAT, menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maria mengatakan, dalam pelaporan kepada DKPP RI telah disampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim Asy'ari.

Ia seperti dirilis Antara menyebut, Hasyim Asy'ari mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya.

"Sudah ada beberapa belasan bukti, ya, seperti screenshot (tangkapan layar) percakapan, foto, dan video, serta juga bukti-bukti. Tadi sudah saya jelaskan, bukti ini bisa menunjukkan benar-benar yang terstruktur, sistematis, dan aktif, dan di sini juga teradu memberikan manipulasi informasi serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya," katanya. (BON)