CARITAU JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan tetap menggelar Pilkada serentak 2024 pada November 2024 mendatang.

Herman berpendapat, melihat dinamika proses penghitungan hasil pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) saat ini, masih ada residu-residu, seperti kekacauan Sirekap dan sejumlah persoalan teknis lain yang dihadapi oleh KPU.

Karena itu, sudah tepat MK memutuskan pilkada tetap digelar pada bulan November.

”Kalau dipaksakan tetap di bulan September itu akan mengganggu persiapan dari KPU dan jajaran KPU di bawahnya sendiri tentunya. Kami tidak ingin proses tahapan pilkada itu tergesa-gesa sehingga nanti mengorbankan proses pilkadanya,” kata Herman.

Ia menambahkan, selain putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/ 2024, saat ini MK juga sedang menangani gugatan dari beberapa kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 yang dilantik pada 2021. Mereka menggugat soal masa jabatan kepala daerah ke MK.

Dalam tuntutannya, mereka ingin agar masa jabatan dituntaskan sesuai jadwal. Artinya, jika gugatan itu dikabulkan, akan ada sejumlah kepala daerah yang menjabat sampai tahun 2025 bahkan 2026.

”Artinya, masih ada wait and see juga terhadap putusan MK berikutnya. Namun, karena sudah disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pilkada tetap di November, semoga KPU benar-benar bisa mempersiapkan dengan matang sehingga pilkada bisa baik dari sistem maupun proses pemilihannya,” kata Herman.

Kami tidak ingin proses tahapan pilkada itu tergesa-gesa sehingga nanti mengorbankan proses pilkadanya.

Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menyebutkan bahwa mengubah jadwal pilkada dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

”Mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/ 2024, di gedung MK, Jakarta, Kamis lalu. (DID)