CARITAU JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie merasa tak perlu membuktikan diri tentang independensinya sebagai seorang anggota MKMK. Hal itu diungkapkan Jimly untuk merespon pihak yang meragukan integritasnya sebagai anggota MKMK karena dianggap pernah mendukung salah satu pasangan calon presiden.

“Nggak, saya nggak memerlukan mau menunjukkan itu (independensi), memangnya kenapa? Kenapa harus ditunjukkan sama saudara, ndak peduli saya itu,” ujar Jimly dikutip Kamis (26/10/2023).

Baca Juga: Empat Menteri Disebut Bisa Jadi Berkah Terselubung Bagi Prabowo-Gibran, Siapa Saja?

Dalam kesempatan itu, Jimly merespon soal sarkas dari akronim MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga. Sebutan itu sempat digaungkan publik karena MK mengabulkan gugatan soal batas usia Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Putusan MK itu dianggap memuluskan langkah putra pertama Presiden RI Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang kini menjadi Wali Kota Surakarta untuk mengikuti Pilpres 2024. Sementara Ketua MK saat ini, Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran.

“Lah iya didudukan masalahnya, kita bicara apa? Kita bicara kode etik hakim, kok Anda mempersoalkan saya nya. Kami ini mau memeriksa (dugaan) pelanggaran kode etik hakim, jadi jangan campur aduk,” ujar Jimly.

“Jadi kalau Anda mau tanya Pak Mahfud, tanya saja sama dia. Saya kan pendiri (MK), dia (Mahfud) meneruskan kepemimpinan saya, saya lebih tahu tentang MK, saya punya tanggung jawab sejarah untuk memperbaiki ini MK dari kerusakan. Kapan mulai kerusakan MK ini? Yah mulai zaman Mahfud,“ lanjutnya.

Karena itu, dia merasa tidak perlu membuktikan adanya indenpendensi saat menjadi MKMK. Dia justru terpanggil untuk membenahi MK agar menjadi lebih baik.

“Jadi jangan sembarangan ngomong, saya nggak perlu membuktikan sama Anda bahwa saya independen. Memangnya saudara siapa, jangan tanya-tanya begitu nanti lihat you (Anda) lihat apa yang saya putuskan, nggak usah minta saya menegaskan ini-itu,” ungkapnya.

“Memangnya apa? Nggak usah pakai retorika saya bukan politikus, sok-sok alim, sok-sok berintegritas, menilai orang lain tidak punya integritas. Memangnya you (Anda) punya integritas,” sambungnya.

Dia meminta kepada sejumlah pihak agar tak perlu meminta pembuktian tentang hebatnya seorang Jimly di lembaga tersebut. Dia meminta masyarakat menilai proses pemeriksaan dan penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang sedang Jimly tangani.

“Kami akan kerja, 10 pelapor akan kami periksa semua hari Kamis (25/10/2023) besok, kita dengar argumennya apa. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, yah kan sudah ada aturan tentang sanksinya,” ungkapnya.

Kata dia, Hakim MK yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku. Adapun kategori sanksi yang diberikan mulai dari ringan, sedang hingga berat.

“Yang paling berat itu diberhentikan secara tidak hormat. Itu aturannya begitu, nah kapan itu memutuskan? Nanti diperiksa dulu, belum bisa sekarang. Nah itu pelapor itu kan orang-orang yang sedang emosi semua,” tuturnya.

Jimly menambahkan, persoalan ini jika terlalu berlarut didiamkan akan berdampak lebih luas. Apalagi jika MK tidak dipercaya publik maka perselisihan tentang penanganan perkara soal Pilpres 2024 akan meruncing.

“Ini akan ribut dalam pergantian kekuasaan, pemerintahan itu bisa chaos kita kalau perang tiga kelompok (Ganjar Pranowo; Anies Baswedan dan Prabowo Subianto). Jadi kita harus menenangkan, jangan sampai emosi,” paparnya.

Diketahui Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Anwar Usman resmi melantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (24/10/2023) siang.

Mereka adalah Ketua MK periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dari unsur masyarakat, anggota Dewan Etik MK Periode 2017-2020 Bintan Saragih dari unsur akademisi dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.(DID)

Baca Juga: Kapolri Tak Berhak Larang Kapolda Bersaksi di MK, Asal Dipanggil Hakim