CARITAU JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kenaikan mulai berlaku pada 1 April 2022.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (1/4/2022), kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Baca Juga: Catat! Mulai 1 Juli 2024, NIK Berlaku Penuh Sebagai NPWP

"Namun demikian, sejumlah barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN maupun tetap tidak dikenakan PPN," ujar Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu.

Berikut ini adalah jenis barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN, yaitu: barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap, listrik, rusun sederhana, rusunami, RS, RSS, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, emas batangan dan emas granula, senjata/alutsista, dan alat foto udara.

Sedangkan, barang tertentu dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN antara lain barang yang merupakan objek Pajak Daerah, jasa yang merupakan objek Pajak Daerah, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, surat berharga, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. (IRW)

Baca Juga: Belajar dari Resesi Jepang, Pemerintah Lebih Cermat Terbitkan Surat Utang