CARITAU JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Institute Development of Eonomic and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menyoroti pernyataan yang disampaikan oleh  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikhwal dugaan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun dilingkup Kementrian Keuangan (Kemenkeu). 

Didik menilai, pernyataan Mahfud MD perihal transaksi janggal itu dapat berimplikasi menjadi pisau bermata dua. Pertama menuai kekisruhan diranah masyarakat lalu yang kedua, dapat juga menjadi benefit politik untuk Presiden Jokowi.

Baca Juga: Biayai APBN 2024, Pemerintah Serap Rp24 Triliun Lelang SUN Hari Ini

"Presiden Jokowi mendapat manfaat ataupun benefit politik dari kontroversi dan juga hal pertentangan empat sudut yang sangat keras dari para anak buahnya," kata Didik kepada awak media, Jumat (31/3/2023). 

Dirinya menjelaskan, benefit yang didapat Jokowi atas kekisruhan yang terjadi terkait soal dugaan  transaksi janggal Rp349 triliun tersebut yakni ditandai dengan menghilangnya isu demokrasi dari pengamatan publik. 

Ia menilai, munculnya isu dugaan transaksi janggal Rp349 triliun yang pertama kali telah diungkap Mahfud MD pada 8 Maret lalu itu telah berhasil mengaburkan perhatia publik dari isu-isu miring lain seperti penundaan pemilu dan lainya. 

"Isu-isu demokrasi yang mundur masuk jurang (backsliding), isu politik miring tiga periode dan pertambahan masa jabatan presiden dengan menunda pemilu, serta berbagai isiu miring lainnya menjadi hilang sirna dari pandangan dan pengamatan publik," tegas Didik.

Didik pun menyesali sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini lebih memilih bungkam dan tidak kunjung bersikap perihal isu mengenai transaksi janggal tersebut. 

Padahal disatu sisi, menurut Didik, munculnya kabar mengenai dugaan TPPU dalam transaksi janggal dilingkup Kemenkeu itu harusnya dapat menjadi poin berharga bagi presiden Jokowi untuk menindak permasalahan tersebut. 

Didik pun sangat menyayangkan, sikap Jokowi yang terkesan diam dan menikmati perseteruan antara Menko Polhukam, Kemenkeu, PPATK dan DPR yang sejatinya dapat diselesaikan dengan cara menindaklanjuti laporan dugaan TPPU itu. 

"Tetapi terkait biaya sosial politik, hukum dan kelembagaannya sangat mahal bagi bangsa, terutama ketika presiden diam serta terkesan justru menikmati," tutur Didik. 

Didik menegaskan, pertentangan secara terbuka antara piha PPATK, Menkopolkam, Kementrian Keuangan, dan DPR perihal transaksi janggal Rp349 triliun ini malah membentuk kebingungan yang tak berujung dalam pandangan publik karena tidak ada tindakan serius dari otoritas pemerintahan. 

"Pertarungan seperti ini merusak diri sendiri dan juga menciderai tatanan kelembagaan serta juga mengacaukan suasana psikologis yang semakin buruk," tegas Didik.

"Kisruh ini pertarungan terbuka diantara 'anak-anak presiden' sendiri sambil disaksikan oleh jutaan mata rakyat secara meluas," tandas Didik. (GIB/DID)

Baca Juga: Swasta Sudah Masuk, Presiden Jokowi Jamin Investasi di IKN Tidak Akan Sia-Sia