CARITAU MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menaikkan status penyelidikan ke penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi melalui keterangan tertulisnya yang diterima Caritau.com, Kamis (2/6/2022). 

Baca Juga: Penyelidikan Korupsi Merambah Markas Besar Federasi Sepak Bola Spanyol

Soetarmi mengatakan, status penyidikan dinaikkan setelah tim penyidik Kejati Sulsel melakukan operasi intelijen terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Satpol PP Makassar.

"Maka dari itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R. Febrytrianto berdasarkan hasil ekspose perkara menyatakan kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah fakta bahwa terjadi indikasi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar pada 14 Kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai tahun 2020.

Dalam modus operandinya sendiri, perkara ini dikatakan bermula dari adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personil Satpol PP Kota Makassar yang akan bertugas di 14 kecamatan.

"Namun faktanya sebagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas dan anggaran honorarium dicairkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerima honorarium Satpol PP tersebut," bebernya. 

Usai menaikkan status perkara ini, dalam waktu dekat Tim penyidik Kejati Sulsel akan menetapkan tersangkanya.

"Penetapan tersangka akan dilaksanakan dalam waktu dekat terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan APBD Kota Makassar untuk pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP pada 14 kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Kajati Sulsel: Jangan Coba-coba ada Oknum Bermain di Kasus Dugaan Korupsi Mafia Tanah Bendungan Paselloreng Wajo