CARITAU JAKARTA - Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel, mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menghadirkan dua orang saksi, yakni anggota Divisi Propam Polri, Radite Hernawa dan Agus, dengan paksa terkait kasus menghalangi penyidikan. 

“Penuntut umum akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi (Hernawa dan Agus), bahkan tadi disampaikan juga akan menghadirkan secara paksa,” kata Suhel dalam persidangan menghalangi penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (24/11/ 2022).

Hendri Yosodiningrat selaku penasihat hukum Nurpatria dan Kurniawan berpandangan bahwa kedua saksi tersebut, yakni Hernawa dan Agus, harus dihadirkan untuk menguji kebenarannya di muka sidang.

Ia mengungkapkan, tim penasihat hukum telah membaca berita acara terkait kedua saksi tersebut dan berpendapat bahwa saksi bukanlah saksi faktual maupun sebagai ahli.

Pihak penasihat hukum menilai jawaban-jawaban kedua saksi itu di dalam berita acara tidak menyebutkan dasar hukum, sehingga Yosodiningrat ingin menguji kebenaran atas keterangan tersebut dengan menghadirkan para saksi.

“Ia menjawab jawaban itu dengan tidak menyebutkan dasar hukumnya apa, seakan-akan mengatakan bahwa perbuatan ini salah, ini nggak boleh, ini keterangannya sebagai ahli atau apa? Ini yang perlu kami uji kebenarannya di muka sidang,” kata dia, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Oleh karena itu, ia juga meminta kepada tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Hernawa dan Agus secara paksa.

Di sisi lain, Ketua RT di Komplek Polri Duren Tiga, Seno Sukarto, juga berperan sebagai saksi dalam perkara penghalangan penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan.

Akan tetapi, Sukarto berhalangan untuk menghadiri persidangan dikarenakan terbaring sakit, sebagaimana keterangan jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, tim jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan saksi Sukarto. Dalam BAP tersebut, dia bersaksi bahwa terjadi pergantian DVR CCTV tanpa seizin dia selaku ketua RT. (IRN)