CARITAU JAKARTA – Presiden Jokow Widodo (Jokowi) menyinggung masalah etika dan sopan santun dalam menyampaikan pendapat saat ditanya soal nominasi alumnus paling memalukan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Meski begitu Jokowi menganggap nominasi itu hal yang biasa saja.

“Ya biasa saja. Tapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran,” kata Jokowi kepada wartawan di Kali Sentiong, Jakarta utara, Senin (11/12/2023).

Baca Juga: RI Anggota Penuh FATF, Presiden: Tingkatkan Kepercayaan Sistem Keuangan dan Iklim Investasi

Jokowi juga menganggap nominasi tersebut boleh-boleh saja dalam iklim demokrasi.

“Ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, BEM UGM menobatkan Presiden Jokow Widodo sebagai alumnus UGM paling memalukan. Penobatan itu diserahkan dalam bentuk sertifikat atas nama  IR. H. JOKO WIDODO kepada sosok yang menggunakan topeng bergambar Presiden Jokowi pada Jumat (7/12/2023). Sertifikat ditandatangani oleh Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Aksi BEM UGM itu dilakukan dalam Diskusi Publik dan Mimbar Bebas yang digelar oleh BEM dan Keluarga Mahasiswa UGM di Area Bundaran UGM. Adapun tema diskusi adalah ‘Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti’.

“Sertifikat ini juga akan kami kirimkan langsung ke beliau (Jokowi), tapi lewat pos saja, karena kita malas di sana (Istana Negara) banyak tikus,” kata Gielbran.

Pengiriman sertifikat Alumnus UGM Paling memalukan kepada Jokowi itu, lanjut Gielbran, juga akan dibarengi dengan dokumen Maklumat Bulak Sumur, merujuk alamat kampus UGM di Yogya.

Adapun maklumat Bulak Sumur menghasilkan tiga poin tuntutan, pertama menuntut iklim demokrasi yang demokratis, kedua menuntut konstitusi yang tidak diotak-atik tanpa otak, ketiga mencabut semua kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat.

“Kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat itu termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Kesehatan,” ujar Gielbran.

Selain dua dokumen, sertifikat dan maklumat bulak sumur, masih ada satu lagi dokumen yang akan dikirimkan BEM UGM yaitu dokumen kajian evaluasi kepemimpinan Jokowi selama dua periode setebal 333 halaman.

Aksi BEM UGM diwarnai orasi Ketua BEM UGM yang menyatakan rezim Jokowi bukanlah rezim yang kuat, tapi rezim yang sewenang-wenang karena masyarakatnya lemah.

“Omong kosong rezim yang kuat, kita lah yang lemah. Oleh karena itu mari kita sesaki jalanan dengan kemarahan dan teriakkan satu kata ‘Lawan’,” kata Gielbran.

Hadir dalam diskusi dan mimbar bebas ini sejumlah pembicara seperti aktivis demokrasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta pegiat antikorupsi Zainal Arifin Mochtar. (FAR)

Baca Juga: Demokrat Terjepit, Pilih Elektabilitas Tinggi Sebagai Oposisi atau Terima Tawaran Jadi Menteri?