CARITAU JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman ikut menyoroti polemik keterlambatan pencairan anggaran Pemilu 2024 oleh pemerintah. 

Ketua KPU pusat periode 2017-2022 itu menilai dalam konteks permasalahan tersebut terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yakni bagi KPU sebagai pengusul dan Kementrian Keuangan sebagai penyedia anggaran. 

Baca Juga: Langakah Prabowo Rangkul Lawan Politik Sesuai Janji Kampanye

Arief mengatakan, pemerintah seharusnya dapat segera menetapkan untuk mencairkan dana anggaran KPU yang telah disetujui oleh DPR RI mengingat saat ini sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu. 

Menurutnya hal itu meski dilakukan mengingat ketidakcukupan anggaran akan memengaruhi proses lancar atau tidaknya pemilu yang bakal dilaksanakan pada 2024 mendatang. 

"Uang (anggaran) dicairkan dalam jumlah yang cukup jadi jangan kurang. Berbahaya pemilunya tidak bisa terselenggara dengan baik," jelas Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022). 

Arief menyampaikan, anggaran harus dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebab, seluruh tahapan pemilu yang dilakukan KPU membutuhkan anggaran yang mencukupi. Dan KPU pun harus cermat dalam menggunakan anggaran tersebut. 

"Jadi kalau butuhnya untuk verifikasi partai jangan dicairkan pas kampanye gitu loh, karena dibutuhkannya sekarang," ucapnya. 

Arief menyarankan baik KPU dan Kementerian Keuangan agar segera mengadakan agenda pertemuan guna membangun komunikasi secara intensif untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu mendatang. 

Dalam komunikasi itu, KPU dan Kementerian Keuangan bisa mendiskusikan persoalan anggaran yang kini menjadi polemik. 

"Untuk membicarakan apa? Satu, KPU-nya misalnya 'eh KPU bener nggak si begini? Mana sih yang perlu dipenuhi sekarang? gitu loh," katanya. 

Selain itu, Arif juga berharap, pemerintah dapat terbuka untuk menjelaskan terkait titik masalah soal keterlambatan anggaran pemilu serentak 2024 yang harusnya dikucurkan kepada KPU. 

"Pemerintah juga harus terbuka misalnya 'eh pemerintah sebenarnya punya duit ngga si sekarang? Ini pemilu udah masuk loh. Udh masuk tahapan, duitnya ada nggak? Kalau ada berapa bisa di cairkan kapan?'," sambungnya. 

Menurut Arif, membangun komunikasi secara intens dan sikap saling terbuka antara KPU dan Pemerintah penting dilakukan guna untuk memberikan kepastian waktu dalam pencairan anggaran. 

"Dua-duanya harus sama-sama terbuka, KPU-nya maupun Kementerian Keuangan-nya soal kapan dicairkan dan kebutuha yang urgen yang mana. Itu harus dibangun intensif, Jangan hanya sebatas komentar di media, itu nggak akan ketemu," tandas Arief. (GIB)

Baca juga :

PDIP Target Hattrick Menang Pemilu, PKS Siap Tempur di 2024

Siap Ikut Pemilu 2024, PKS Target 86 Kursi di DPR RI

PKP Songsong Pemilu 2024 dengan Target Tinggi, 34 Kursi di DPR RI

Farhat Abbas Datangi KPU, Daftarkan Pandai Ikut Pemilu 2024

Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Dibagi Tiga Kategori, Ini Perbedaan Perlakuannya Menurut Ketua KPU

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Sejumlah Parpol Tiba di Kantor KPU

Hary Tanoesoedibjo: Perindo Fokus Raih 60 Kursi di DPR, Tembus Ambang Batas Parlemen

Nasdem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024 dan 100 Kursi DPR RI

Rela Mundurkan Jadwal Pendaftaran ke KPU, Partai Gelora Tetap Optimis Raih Suara 4% di Pemilu 2024

Hari Kedua Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Partai Kebangkitan Nusantara Datangi KPU Siang Ini

Tiga Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran, Begini Ultimatum KPU

Tunggu Bebas dari Bui, Gede Pasek Bebaskan Anas Pilih Jabatan di PKN

Pasti Ada Gugatan, Menkopolhukam Ingatkan KPU Profesional Gelar Pemilu dan Pilpres 2024

Tunggu Bebas dari Bui, Gede Pasek Bebaskan Anas Pilih Jabatan di PKN

Pantau Pendaftaran Parpol, Bawaslu Bantu Pengawasan dan Keaslian Data

PAN, Golkar, dan PPP Kompak Daftar Bareng di KPU, Zulhas: Representasi Persatuan dan Kerukunan Bangsa

Aplikasi Sipol KPU Dinilai Belum Maksimal, Banyak Data Keanggotaan Partai Buruh Tidak Masuk

Hari Ketiga Pendaftaran Parpol, Hanya 1 Partai yang Mendaftar ke KPU

AHY Sebut Tiga Ancaman Pemilu 2024: Politik Identitas, Politik Transaksional dan Hoaks

Muhaimin: PKB Akan Daftar ke KPU Bersama Partai Gerindra

Anggaran Pemilu 2024 Belum Cair, KSP Jamin Pemerintah Akan Penuhi Usulan KPU

Partai Garuda Resmi Mendaftar ke KPU, Incar Kaum Muda Jadi Anggota

Tiga Mantan Komisioner Kunjungi KPU Bahas Keterlambatan Pencairan Anggaran Pemilu 2024

Anggaran Pemilu Dipangkas Pemerintah, Ini Dampak Besarnya Menurut Ketua KPU

11 Anggota KPU Dicatut Namanya Sebagai Kader Parpol Pendaftar Pemilu 2024

Baca Juga: Pemilu 2024 Sistem Noken di kabupaten Jayawijaya