CARITAU JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan pengecekan ke dua tempat pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. 

Dua lokasi yang dituju Jokowi ialah sistem Refused Derived Fuel (RDF) yang berada di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat dan pengelolaan sampah dengan siatem Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Berharap Arus Modal dan Investasi Semakin Meningkat Usai Pemilu

"Beliau (Jokowi) akan meninjau di dua titik (pengelolaan sampah ITF dan RDF itu)," kata Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono di Jakarta, Senin (26/12/2022). 

Heru mengatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memberikan modal kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebesar Rp 517 miliar untuk mengawali pembangunan ITF Sunter pada anggaran 2023. 

Adapun sejatinya, ITF Sunter telah dilakukan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa tahun lalu. Namun, belum ada kelanjutan proses konstruksi hingga saat ini. 

Sementara itu, awal pembangunan RDF Plant Bantargebang dilakukan pada 10 Oktober 2022 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI dan kini pengerjaan masih dilakukan.

"Kalau ITF kan sudah jalan kemarin memang diminta oleh pak presiden ada dua itf sunter udah dianggarkan di 2023, terus di bantar gebang ada RDF," terangnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil Pemerintah DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah yang tidak kunjung rampung. 

Pengelolaan sampah yang dimaksud ihwal pembangunan pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. 

Pasalnya, penyelesaian sampah di Sunter, Jakarta Utara, belum juga usai sejak dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini tidak kelar pula. 

"Jadi Gubernur di DKI, Sunter itu kita mulai sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum, padahal udah kita rencanakan, belum, saya nggak tahu apakah sekarang sudah," ujar Jokowi. (DID)

Baca Juga: TPDI dan Perekat Nusantara Somasi Presiden Jokowi atas Penyalahgunaan Wewenang