CARITAU JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan prajurit TNI tidak akan represif saat membantu Polri jaga demonstrasi mahasiswa yang berencana menggelar aksi Senin 11 April 2022.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat bertemu Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, di rumah dinas Ketua DPD di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan, bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya,” kata Jenderal Andika Perkasa.

Baca Juga: Kapolri Sebut Puncak Arus Balik Ada Pergeseran

“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat harus dihargai dan diterima dengan baik,” kata LaNyalla sebagaimana dirilis Antara.

Dia juga telah meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mengingatkan jajarannya yang bertugas agar tidak represif terhadap mahasiswa.

“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi,” kata LaNyalla.

Panglima TNI pada pertemuan dengan Ketua DPD RI sepakat dan meyakini bahwa unjuk rasa merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh konstitusi negara UUD 1945.

“Namun jangan sampai (demonstran) merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah,” pesan Panglima TNI.

Targetkan 1.000 Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar unjuk rasa serentak di berbagai kota, utamanya di Jakarta, pada Senin 11 April 2022.

Luthfi Yufrizal, Koordinator Media BEM SI, menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi dan berharap kepolisian tidak membubarkan paksa demonstrasi mahasiswa.

BEM SI menargetkan sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan di Jakarta. Para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kelompok mahasiswa juga meminta Presiden mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar.

Tuntutan lainnya, kelompok mahasiswa mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri.(GIBS)

Baca Juga: Polri Optimis Pengamanan Mudik Lebaran 2023 Bisa Berjalan Sukses