CARITAU JAKARTA – Majelis hakim PN Jakarta Pusat menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Menteri Perdagangan terkait dugaan mafia minyak goreng.

"Karena termohon tidak bisa hadir, maka sidang ditunda satu minggu," kata hakim tunggal Dewa Ketut Kartana pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan MAKI, di Jakarta, Senin (11/4/2022).

Hakim Dewa Ketut menjelaskan, pihak termohon tidak hadir pada sidang perdana dengan alasan masih membutuhkan waktu menyiapkan berbagai dokumen administrasi dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam sidang.

Dengan ditundanya sidang gugatan praperadilan kasus dugaan mafia minyak goreng, hakim tunggal PN Jakarta Pusat menjadwalkan ulang sidang pada Senin (18/4/2022) dengan agenda sama.

"Pemohon hadir kembali tanpa dipanggil, sedangkan termohon kami panggil," kata hakim.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman selaku penggugat menyayangkan Menteri Perdagangan yang tidak hadir pada sidang perdana dan telah dijadwalkan ini.

"MAKI kecewa atas ketidakhadiran pihak Kementerian Perdagangan, karena ini panggilan sudah seminggu yang lalu," kata Boyamin.

Menurut Boyamin, jika pihak tergugat tidak hadir di persidangan hanya karena alasan belum cukupnya dokumen, hal itu alasan yang mengada-ada.

"Inilah wajah birokrasi kita yang saya rasa kurang menghormati pengadilan," tegasnya seperti dirilis Antara.

Padahal seharusnya pihak Kementerian Perdagangan tetap hadir. MAKI berpandangan, jika tergugat menjalankan tugas dengan baik menyikapi kelangkaan minyak goreng, seharusnya sudah siap dengan dokumennya.

Terlebih lagi sebelumnya berhadapan dengan DPR, Kementerian Perdagangan merasa sudah sangat yakin dengan penetapan tersangka mafia minyak goreng serta memiliki dokumen dan data.

“Tidak hanya itu, tergugat dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga sudah menyerahkan data atau dokumen yang diperlukan kepada polisi,” kata penggugat.(HAP)