CARITAU JAKARTA - Hasil survei elektabilitas partai politik yang dilakukan Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan, Golkar masuk tiga besar di DKI Jakarta. Dalam survei tersebut, Golkar berada dibawah PDIP dan PSI.

Terkait hasil survei tersebut, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengaku bersyukur. Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadikan kader-kader Golkar DKI Jakarta semakin semangat terus bekerja untuk rakyat.

Baca Juga: Golkar DKI Gelar Syukuran Atas Melesatnya Perolehan Kursi di Kebon Sirih

“Alhamdulillah. Semoga semakin dipercaya masyarakat Jakarta,” ucap Zaki, Kamis (23/4/2023).

Wakil Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ashraf Ali mengatakan, Golkar itu adalah institusi. Partainya senantiasa hadir dan disukai masyarakat. "Karena, ketika Covid-19, kita hadir bangun bersama baik membantu logistik maupun vaksin. Saat ada musibah kebakaran, kita juga hadir membantu dan menampung korban," paparnya.

Dan, lanjut mantan ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta tersebut, semua itu terkendali dengan baik di bawah komando Zaki.

"Bang Zaki ini sangat merespon semua elemen masyarakat. Semua beliau terima dari mulai seniman, budayawan, agamawan, kyai, ulama, mahasiswa, remaja, kaum ibu, majelis taklim, UMKM, semua profesi beliau terima,” urainya.

Artinya, kata Ashraf, Golkar DKI Jakarta ini memang dipimpin oleh orang yang tepat yang diinginkan masyarakat. Dan, sambungnya, ini jadi indikator meningkatnya suara Golkar di DKI Jakarta hingga tiga besar.

Diektahui, pada Kamis lalu,16 Maret 2023 silam, Nusantara Strategic Network (NSN) merilis hasil survei elektabilitas parpol di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil survei NSN, PDIP memperoleh keterpilihan 24,5 persen.
 

Kemudian, disusul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 20,3 persen, dan Golkar di posisi ke-3 dengan 10,0 persen. “PDIP, PSI, dan Golkar menduduki posisi tiga besar partai politik di DKI Jakarta,” ucap Direktur Program NSN, Riandi dalam paparan hasil surveinya di Jakarta, pada Kamis lalu itu.

Kata Riandi, saat Anies Baswedan menjabat gubernur DKI, PDIP dan PSI adalah dua parpol yang paling lantang menyampaikan sikap oposisinya. Usai Anies lengser, kedua parpol tersebut masih mendapat dukungan publik.

Sebab, keduanya adalah pendukung Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Publik masih ingat betapa vokalnya politisi PDIP dan PSI di Kebon Sirih dalam mengkritisi kebijakan Anies, mulai dari naturalisasi sungai, sumur resapan, hingga gelaran balap mobil listrik Formula E," tukasnya.

Ketika Heru menjabat, ucap Riandi, PDIP dan PSI sering mengumbar pujian. "Misalnya saja, soal sodetan Ciliwung, dan melanjutkan program Joko Widodo saat menjabat gubernur. Kebijakan tersebut ditolak oleh Anies saat dirinya menjabat," imbuhnya.

Nah, Anies sendiri memilih naturalisasi sungai sebagai solusi pengendalian banjir ibu kota. Tetapi, saat itu, Anies justru menggencarkan pembangunan sumur resapan yang selanjutnya mengundang kritik.

Hal ini karena konstruksi sejumlah sumur resapan jadi penyebab amblas. Saat menjabat, Heru lalu memutuskan melanjutkan program sumur resapan dengan melakukan perbaikan.

“Baik PDIP maupun PSI meminta Heru melakukan evaluasi terhadap kebijakan sumur resapan agar bisa berfungsi lebih baik,” tandas Riandi.

Selain ketiga parpol tersebut, sambung Riandi, elektabilitas parpol di DKI Jakarta berdasarkan hasil survei NSN adalah Gerindra (7,0 persen), Nasdem (5,5 persen), Demokrat (4,8 persen), dan PKS (4,0 persen). Lalu, PPP (2,5 persen), PKB (2,0 persen), dan PAN (1,3 persen).

Dan, ada partai-partai yang tidak memiliki kursi, baik di DPRD DKI Jakarta maupun nasional, seperti Perindo (1,0 persen), serta partai-partai baru yaitu Gelora (0,8 persen) dan Partai Ummat (0,5 persen). Paling buncit ada Hanura (0,5 persen) dan PBB (0,3 persen). (DID)

Baca Juga: Sindir Ada Parpol Dipaksa Masuk Parlemen, Sahroni: Saya Mau Dong Tambahin Suara di Pileg