CARITAU JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menanggapi isu tentang kontrak politik jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024.

Baca Juga: Pemprov DKI Jamin Layanan Kesehatan Petugas KPPS

Soal kontrak politik dirinya dengan PDIP mulanya diungkapkan Politisi PSI Ade Armando yang menyebut Ganjar menandatangani kontrak politik dengan PDIP. Salah satu poin dalam kontrak itu konon berisi penyusunan kabinet.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” kata Ade lewat cuitannya, beberapa waktu silam.

Merespon kabar tersebur, Ganjar menegaskan, pemilihan anggota kabinet atau menteri-menteri merupakan hak prerogratif dari presiden terpilih. Bukan ditentukan oleh partai tertentu.

"Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok,” kata Ganjar di Semarang, dikutip Selasa (13/6/2023).

“Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok,” lanjutnya. (DID)

Baca Juga: Bisa Menang Pilpres 2024 Satu Putaran, KPU Sebut Tiga Syarat Mutlak Ini Harus Terpenuhi