CARITAU MAKASSAR - Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo secara blak-blakan mengungkapkan program terbarunya dengan nama penggalangan dana massal 'Gotong Royong Rakyat' untuk dana kampanye mereka.

"Perjuangan pemenangan di pilpres 2024 bukan semata bagi saya dan Prof Mahfud melainkan bag segenap rakyat Indonesia. Saat ini kami merilis inisiatif baru untuk mewadahi partisipasi masyarakat. Dalam perjalanan pilpres kami dalam bentuk platform penggalangan dana massal 'Gotong Rakyat Massal'," ungkapnya dalam video yang beredar.

Baca Juga: Pengamat Nilai Kenaikan Suara Golkar Bukan karena Jokowi Efek

Ganjar berjanji dari dana yang terkumpul akan digunakan dengan baik untuk pilpres.

"Dana yang terhimpun dari proses gotong royong ini akan kami gunaan sebaik-baiknya untuk mengawal proses demokrasi yang bersih, demokrasi yang kita perjuangkan di era reformasi," katanya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sulsel, Hasrullah hal itu bisa menuai pro konta di mata masyarakat.

"Memang, pasti ini pro dan kontra (di mata masyarakat),'' ungkapnya saat dikonfirmasi Selasa (16/1/2023).

Meski begitu, Hasrullah menganggap itu hal yang sah-sah saja untuk dilakukan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, harusnya seorang Capres yang LADK-nya Rp23 miliar akan lebih baik untuk menarik simpati saja.

"Tapi sebenarnya bukan itu saja kalau saya (meminta donasi kampanye), yang dibutuhkan itu simpati dibutuhkan kemurahan hati, senyum, merakyat. Sebenarnya itu bisa jadi daya penarik gitu," jelasnya.

"Kalau seperti itu saya agak (kurang menarik). Itu saya kira simpati murah senyum, rasional, kemudian dekat dengan rakyat, dekat dengan pimpinan kemudian bisa turun ke bawah menyapa, itu juga salah satu modal sosial . Saya kira tidak selamanya dalam bentuk dana," sambungnya.

Ditambah lagi, saat ini, 65% masyarakat Indonesia hidup dengan pas-pasan

"Apalagi masyarakat kita itu hampir 65 persen hidup dengan pas Pasan, dengan data yang ada. Kalau saya yang harus dilakukan itu harus lebih cerdas, mengumbar janji politik yang rasional," bebernya.

"Sepanjang pesan itu bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya berapa diterima. Dan harus dibuka ke publik. Kecuali bertentangan dengan aturan Pemilu," tandasnya. (KEK) 

Baca Juga: Kalau Bertanya Seperti Itu Recehan