CARITAU JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan telah resmi menggelar pertemuan diskusi dengan Yayasan Sativa Nusantara (YSN) dan organisasi Lingkar Ganjar Nusantara (LGN) dalam rangka membahas penggunaan ganja medis dan juga mengatur pemanfaatan tanaman tersebut. 

Sekretaris YSN, Singgih Tomi Gumilang menilai, agenda diskus tersebut diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama soal pengunaan ganja medis untuk pengobatan masyarakat yang membutuhkan. 

Baca Juga: Nasdem Soroti Aturan Anggota TNI-Polri Isi Jabatan Sipil

Selain itu, Tomi juga mengungkapkan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mencari solusi mengatur dan mengawasi pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan pengobatan masyarakat Indonesia. 

"Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan penggunaan ganja medis di negara Indonesia dan mencari solusi yang tepat dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan ganja medis," tutur Singgih dalam keterangan tertulis yang diterima Caritau.com, Kamis (18/5/2023). 

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI dari Poksi III Fraksi PDI Perjuangan, yaitu Ihsan Soelistio, Drs. M. Nurdin, M.M., I Wayan Sudirta, Safaruddin, Johan Budi Sapto Pribowo. 

Sementara agenda rapat tersebut juga turut di hadiri Dhira Narayana dan Riyadh Fakhruddin yang mewakili Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) serta Singgih Tomi Gumilang mewakili Yayasan Sativa Nusantara (YSN).

Tommy menuturkan, dalam agenda pertemuan tersebut telah menghasilkan sejumlah poin-pin  kesimpulan penting diantaranya fraksi III PDIP secara serius mendukung pemanfaatan ganja medis. 

"Dan juga mendukung PANJA UU Narkotika, termasuk seluruh anggota Poksi III Fraksi PDI Perjuangan, sebagian besar setuju dan dapat menerima konsep ganja medis," ungkap Tomi.

Tomi menerangkan, meskipun telah mengalami kendala BNN tetap tidak setuju dengan konsep ganja medis, Poksi III Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen untuk mempertimbangkan opini dan perspektif berbeda dalam hal melihat pemanfaatan ganja untuk medis. 

Berdasarkan hal itu, Tomi menegaskan, bahwa  anggota Fraksi III PDIP juga turut meminta data yang komprehensif berupa hasil riset dari laboratorium terkini mengenai ganja medis, termasuk zat-zat yang terkandung dalam ganja dan juga soal kegunaannya untuk pengobatan. 

Menurut Tomi, permintaan ini didasarkan atas dasar pengetahuan dan teknologi yang telah diterapkan oleh sejumlah negara-negara yang telah mengatur penggunaan ganja medis untuk kebutuhan kesehatan. 

"YSN dan LGN juga diminta (Fraksi III PDIP) untuk membantu memberikan masukan terkait pengaturan produksi, penanaman, panen, serta distribusi ganja medis," tuturnya.

Tomi mengungkapkan, bahwa YSN dan LGN juga turut diminta untuk membantu merumuskan bagaimana pengawasan yang efektif oleh BNN atau POLRI, serta menetapkan batas minimal kepemilikan ganja yang tidak akan dipidana (model decriminalize) dan juga memberikan edukasi mengenai cara mencegah penyalahgunaan serta ketergantungan. 

Dirinya menyatakan, permintaan ini juga turut didasarkan pada pengetahuan dan teknologi yang diterapkan oleh negara-negara yang telah mengatur penggunaan ganja untuk kebutuhan kesehatan sebagai barometer untuk melakukan legalisas ganja medis dalam rangka pengobatan masyarakat Indonesia.

Selain itu ia menambahkan, dorongan untuk legalisasi ganja medis di Indonesia lantaran ada nya dukungan demografi tanamanbganja mudah tumbuh subur di Aceh dan menjadi salah satu tanaman ganja yang diakui kualitasnya di dunia namun perlu diatur dengan regulasi baik untuk persamaan panen. 

"Pelajaran yang diambil dari legalisasi ganja medis di Thailand menunjukkan bahwa keputusan politis bukanlah konsep yang mendasari legalisasi tersebut. Oleh karena itu, peraturan dan undang-undang yang memadai harus diperhatikan sebelum memutuskan legalisasi ganja medis di Indonesia," tandas Tomi. (GIB/DID)

Baca Juga: Berikut Ambisi Maarten Paes, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Usai Proses Naturalisasinya Disetujui DPR