CARITAU JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan terkesan enggan menanggapi pernyataan Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang menyebut bakal ada Capres yang akan ditetapkan tersangka usai Pilpres 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mengaku lebih memilih menanggapi soal tingginya harga kebutuhan pokok, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

"Nggak perlu ditanggapi lah. Kita lebih penting menanggapi soal harga-harga yang mahal, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, rakyat yang kekurangan tanah," kata Anies dikutip Kamis (1/2/2024).

Anies lalu menyinggung ada pihak yang memliki tanah sangat luas, sementara rakyat dalam kondisi kesusahan.

"Sementara ada yang punya tanah luar biasa besar, kita lagi butuh rakyat untuk dapat perlindungan, rakyat untuk dapat kemudahan hidup. Itu yang lebih penting dikomentari," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menggegerkan media sosial karena pernyataannya. Melalui sebuah video, Fahri menyebut capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Cak Imin akan ditetapkan sebagai tersangka setelah Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Fahri dalam sebuah pertemuan yang direkam dan dikemas menjadi sebuah video.

Pada potongan video yang dimaksud, seorang pria menanyakan perihal kegagalan program food estate di tangan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Fahri.

"Bagaimana itu tuh sehingga pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di kalimantan sana sehingga ditunjuknya perusahaan milik Prabowo yang menangani itu dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan," tanya seorang pria kepada Fahri dalam video yang diunggah akun X @Malika6027 pada Selasa (30/1/2024).

Fahri langsung menjawab, bahwa kegagalan program food estate itu hanya sekedar pemberitaan media massa saja. Setelah itu, ia langsung menyebut soal adanya tersangka setelah Pilpres 2024.

"Itu koran, nggak ada fakta hukumnya, yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin," ungkapnya.

Kemudian Fahri meyakini Prabowo tidak akan diproses hukum meskipun program food estate yang dikelolanya dianggap gagal.

"Belum pernah diperiksa, Prabowo belum pernah diperiksa, orang ini oposisi 40 tahun nggak pernah masuk penjara," tegasnya. (DID)