CARITAU JAKARTA - Musibah yang menimpa Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara menyisakan polemik, alih-alih bukan menyelesaikan masalah, tapi malah berbuah gaduh.
 

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, PKS prihatin terhadap musibah yang berdampak bagi masyarakat sekitar yang menimbulkan korban jiwa 19 orang termasuk anak-anak dan puluhan korban luka bakar.

"Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya," kata pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Senin (6/3/2023).

Baca Juga: Timnas AMIN Klarifikasi Soal 'Menyerang' Saat Debat Capres

Menurut Yani, informasi dari Lurah Rawa Badak Selatan, IMB yang diberikan era Anies adalah IMB kawasan, bukan IMB atas lahan untuk mengakui bangunannya. 

"Karena sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaanya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Jadi legalitas itu sudah ada jauh sebelum IMB itu dikeluarkan. IMB yang dikeluarkan pun adalah IMB kawasan untuk mengakui keberadaan penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP," paparnya.

"Maka dari itu tidak pas, kita menyalahkan siapa dan siapa, mari kita carikan solusi terbaik untuk Pertamina dan warga sekitar," sambungnya.

Politisi PKS ini juga menambahkan, bahwa musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina ini adalah yang kedua, sebelumnya terjadi di tahun 2009. Jadi, seperti ada aspek kelalaian di Pertamina sendiri yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

"Koq bisa sampai dua kali terjadi, jadi fokusnya ke sini, jangan melebar kemana-mana," tegasnya.

Kalaupun tidak ada pemukiman masih menurut Yani, kebakaran di Depo BBM Plumpang yang berada di tengah kota itu tetap berbahaya, kenapa tidak dipindahkan dari dulu posisi Deponya agar tidak berada di tengah kota.

Yani menambahkan lagi, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat untuk mencegah tragedi kebakaran berulang dibandingkan pemindahan warga. 

"Jadi mari kita berpikir untuk mencari solusi yaitu lokasi alternatif untuk memindahkan Depo Plumpang tersebut ke tempat yang relatif aman dan tidak di tengah kota seperti saat ini," tuturnya.

"Dan Depo yang menampung jutaan liter BBM itu juga haruslah memiliki tingkat safety dan security yang tinggi, termasuk terhadap lingkungan sekitarnya," tutup Yani. (DID)

Baca Juga: Resmikan Kampung Anies, NasDem Klaim AMIN Mampu Raup 65% Suara di Kalbar