CARITAU JAKARTA – Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Thony Saut Situmorang mengatakan kondisi KPK saat ini kerap melakukan politicking. Tak hanya itu, dia menyebut independensi KPK sebagai lembaga anti rasuah telah memudar.

"Jadi, jika kita lihat bagaimana kondisi KPK sekarang, seperti halnya penanganan kasus Formula-E itu sudah jelas kok. Sebab, ketika mereka memaksa ada kerugian negara dalam kasus tersebut, serta tindakan-tindakan lainnya, sudah bisa kita pastikan bahwa itu sebenarnya sangat politicking," terang dia saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi publik ’25 Tahun Reformasi Mengembalikan Marwah KPK Sebagai Insittusi Penegak Hukum yang Independen, Profesional dan berintegritas’ di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Baca Juga: KPK Sita Rumah Rp5,5 Miliar Bupati Labuhan Batu Nonaktif Erik Adtrada

Dia menjelaskan, praktik politicking di KPK sangat dicela dan tidak dapat dibenarkan. Dia juga mengkritik sikap Ketua KPK, Firli Bahuri yang terlihat sangat dekat dengan pihak penguasa.

"Nah kalau pemberantasan korupsi itu politicking sebenernya awal dari keruntuhan negara ini.

"Dan jika anda (Firli-red) bertemu dengan pemimpin di negeri ini apapun alasannya. Kita tidak bakal bisa memberantas korupsi kalau prinsip-prinsip check and balance itu tidak dapat dijalankan dengan semestinya," tegas Wakil Pimpinan KPK 2015-2019 itu.

Dia menjelaskan, orang-orang yang ada di tubuh KPK mesti terbebas dari pihak manapun. Saut merincikan, bagaimana KPK bisa menangani sebuah kasus, jika orang di dalamnya mempunyai konflik kepentingan.

"Kalau dulu berdirinya KPK itu harus menjadi trigger mekanism. Artinya, KPK mentrigger orang lain untuk menjadi bersih. Nah, sebelum anda mentrigger orang lain anda kan harus bersih dulu, kalau gak jadi bahan tertawan orang lain, jadi bahan ledekan," papar dia.

Terakhir, Saut berpesan agar KPK dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan cita-cita dibentuk, tanpa adanya bentuk intervensi dari penguasa maupun pemerintah.

"Ini adalah bentuk konsekuensi dari KPK itu, jika berada di bawah badan eksekutif. Saya berpikir memang mereka dikontrol dari jauh. Artinya tepat bahwa independensi hari ini sudah tidak ada, dia diremote oleh orang lain," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Kuasa Hukum Benarkan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna Jadi Tersangka Kasus Korupsi CCTV