CARITAU SUKABUMI - Mantan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Wahidah Suaib memberikan pandangannya soal perjalanan demokrasi dan tujuan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang sering salah dimaknai.

Menurutnya, kesalahan persepsi yang muncul atas makna itu lantaran masifnya pandangan terhadap Pemilu hanya sebatas memilih bukan sebagai bentuk manifestasi kedaulatan rakyat. 

Baca Juga: Cak Imin Berharap Wasit Pemilu Hindari Kepentingan Kekuasaan

Padahal menurut Wahidah, pelaksanaan Pemilu itu bukan hanya sekedar memilih atau dipilih, namun lebih jauh lagi dapat diartikan sebagai momentum untuk mendorong kembali budaya kedaulatan rakyat. 

Wahidah menjelaskan, bentuk kedaulatan dalam pelaksanaan Pemilu adalah tercerminnya mekanisme sistem yang mendorong masyarakat dapat bebas untuk memilih ataupun dipilih tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak-pihak lain. 

"Jadi bentuk kedaulatan rakyat dalam pemilu itu pertama terdaftar sebagai pemilih, terbebas dari tekanan, tidak terhambat akses dalam memilih, pilihan suara pemilih dihitung sesuai jumlah suara," kata Wahidah di Sukabumi, pada Jumat (4/8/2023). 

Wahidah menilai, munculnya pemikiran soal Pemilu hanya sebatas dipilih dan memilih diakibatkan kurangnya pendidikan (edukasi) politik kepada masyarakat mengenai tujuan pemilu yang berdasarkan asas konstitusional untuk kemajuan bernegara. 

"Jadi pemilu kita ini seringkali penangkapannya hanya sebatas memilih pemimpin dan bukan sebagai sarana pra sarana kedaulatan rakyat," ujar Wahidah. 

Wahidah mengatakan, salah satu bentuk kendala munculnya ‘gagal paham’ makna mengenai tujuan Pemilu itu yakni dengan masih adanya oknum-oknum yang diduga mencoba melakukan tindakan kecurangan yakni memanipulasi surat suara. 

Dugaan kecurangan itu sejatinya dapat diredam dengan ketegasan dan kedisiplinan dari pihak penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan penegakan hukum terkait kepemiluan. 

"Jadi logistik itu bisa untuk memanipulasi suara, kalau misalkan tidak tepat waktu, tepat jenis. Jadi Pemilu berintegritas, ada norma hukum negara," tandas Wahidah. (GIB/IRN)

Baca Juga: Mampu Perkuat Industri Pertahanan Nasional, Prabowo Dinilai Sukses Pimpin Kemenhan