CARITAU JAKARTA – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap ada keseragaman visi-misi pembangunan pada seluruh calon kontestan yang akan maju di Pilkada Serentak 2024. Diharapkan dengan keseragaman visi-misi tersebut, seluruh kontestan akan meneruskan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Pengkajian MPR, Rieke Diah Pitaloka usai pertemuan tertutup dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota Bawaslu RI

Untuk itu, Rieke mengungkapkan pihaknya telah meminta masukan kepada Bawaslu dalam membahas Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sekaligus menyampaikan visi-misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan bisa menjadi kesepakatan nasional untuk dijadikan panduan di Pemilu 2024. 

"Kita memohon masukan dari Bawaslu terkait tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan juga terkait Visi-Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami harapkan dari Badan Pengkajian MPR menjadi kesepakatan Nasional," kata Rieke. 

"Visi yang dimaksud adalah ada di alinea kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia menuju Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur," imbuhnya. 

Menurut Rieke, turunannya dari visi-misi itu akan menjadi rujukan bagi rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah dan rencana kerja tahunan di daerah. 

Harapanya nanti para calon kepala daerah terpilih memiliki visi misi yang sama mengenai rencana pembangunan baik di daerah maupun di nasional. 

"Kami tidak bisa membayangkan apabila visi-misi ratusan pasang calon itu ternyata berbeda-beda, nah ada persoalan yang prinsip filosofis dan ideografis, lalu ada yang merupakan prinsip teknis yaitu teknokratisnya," ujar Rieke. 

Meski begitu, menurut Rieke nantinya para calon kontestan bisa saja memilik visi-misi berbeda, asalkan tidak lari dari tujuan yang telah disepakati. 

"Bisa berbeda? Bisa, tetapi tidak lari dari dari tujuan mencapai visi dan bagaimana misi untuk mencapai visi itu dijalankan, sekali lagi mohon dukungannya dari semua pihak, kami dari Badan Pengkajian MPR, ini (kami) dari berbagai politik sama (tujuannya)," jelas Rieke. 

Rieke mengklaim, polemik yang selama ini terjadi soal pengambilan keputusan atau kebijakan dikarenakan pihak eksekutif, legislatif maupun kepala daerah tidak memiliki visi misi yang sama. 

Oleh sebab itu, Rieke berharap usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak baik dari penyelenggara pemilu maupun dari para calon kontestan yang terpilih pada pemilu maupun pilkada serentak 2024 mendatang. 

"Sekali lagi mohon dukungannya yuk kita sama-sama karena kita sumpahnya sama nih eksekutif maupun legislatif setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," tandas Rieke. (GIB)

Baca Juga: Kick Off Kampanye Partai Demokrat di Kramat Jati