CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemetaan lima provinsi paling rawan politik uang di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan lantaran politik uang jadi ancaman serius jelang Pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta untuk memperkuat pengawasan khususnya di daerah yang rawan terjadinya praktik politik uang menjelang Pemilu 2024 di berbagai daerah di Indonesia. 

Baca Juga: Sudirman Said Minta Empat Menteri Penuhi Panggilan MK

“Bawaslu harus mampu merapatkan barisan, memitigasi persoalan-persoalan itu. Jadi tindakannya adalah bukan hanya pengumuman. Khususnya di lima provinsi yang menurut data Bawaslu sendiri sangat rawan oleh politik uang," kata Rifqi kepada awak media di Jakarta, Kamis (17/8/2023). 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta Bawaslu berani menindak jika dalam praktiknya nanti ditemukan berbagai macam praktik politik uang.

Menurut dia, harus dikaji kembali sejauh mana tindakan Bawaslu terhadap adanya temuan praktik politik. Bawaslu harus mampu menyelesaikan bahkan menindak peserta pemilu yang terindikasi melakukan praktik haram. Misalnya saja dengan mendiskualifikasi peserta pemilu tersebut.

"Pertanyaan itu kan sebetulnya bisa kita jawab bahwa selama ini juga belum ada dilakukan apapun oleh Bawaslu,” tegasnya.

Bawaslu sebelumnya melakukan pemetaan kerawanan berdasarkan politik uang. Terdapat lima provinsi paling rawan. Pertama adalah Maluku Utara dengan skor100, Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.

Namun, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Kemudian diikuti Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan adalag Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama. Lalu Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. (DID)

Baca Juga: Kampanye Terbuka PSI di Sleman