CARITAU JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi perihal kabar isu adanya dugaan gugatan sistem pemilu tertutup atau terbuka yang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibelokan oleh sekelompok orang menjadi agenda penundaan pemilu 2024. 

Baca Juga: Pimpinan MPR Sebut Sidang Gugatan PHPU Kesempatan MK Pulihkan Kepercayaan Rakyat

Hal itu disampaikan Denny dalam surat terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dikutip Caritau.com pada Minggu (4/6/2023).  

"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak," kata Denny. 

"(Jadi) niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara sistem proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," lanjut dia.

Dalam surat itu, Denny mengaku sangat risau mengenai kondisi realitas objektif yang terjadi saat ini mengenai konstelasi dinamika politik yang mencampurkan urusan kepentingan politik dengan hukum. 

Dirinya menegaskan, padahal sebagai politikus dan negarawan seharusnya para pejabat dan pemangku kebijakan dapat membelah antara kepentingan politik dengan hukum. 

Atas dasar itu ia mengaku memberanikan diri untuk membawa kabar ini ke publik lantaran sangat khawatir dapat berimplikasi terhadap perilaku koruptif dan transaksional. "Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024," terangnya. 

"Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," sambung Denny. 

Dirinya melihat, apabila isu tersebut tidak ditanggapi serius oleh pemerintah maka bukan tidak mungkin dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat menjerumuskan sosok Presiden Jokowi dan juga masyarakat. 

Sebab, menurut Denny, propaganda yang cukup massif perihal isu tunda pemilu tersebut dapat juga berimplikasi terjadinya kekisruhan politik di ranah publik. "Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa," tegas dia. 

Dalam surat itu, Denny menambahkan, pihaknya mempersilahkan Megawati untuk mengecek informasi mengenai isu tunda pemilu tersebut. Selain itu, Denny juga memohon kepada mantan Presiden RI ke 5 itu agar dapat juga mengambil langkah tegas atas isu tersebut. 

"Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi," tandas Denny. (GIB/DID)

Baca Juga: 31 Ribu Surat Suara di Taipei Dianggap Rusak, Bawaslu: Kesalahan Prosedur