CARITAU JAKARTA - Ratusan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). Mereka menuntut rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dibatalkan.

Dalam aksi rersebut, pengunjukrasa membawa sejumlah atribut demonstrasi, mulai mobil komando, bendera, spanduk, hingga banner bertuliskan penolakan terhadap kebijakan ERP.

Baca Juga: Prihatin Pungli, Legislator Golkar Dukung Penertiban Jukir Liar

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah tebersit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (Pemilihan Umum) 2024," salah satu poster yang dibawa pengunjukrasa.

Massa dengan pakaian ojol kebesaran, berwarna hijau terus meneriaki tuntutannya. Mereka mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana kebijakan jalan berbayar.

"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," teriak orator dari atas mobil komando.

Aksi yang menggunakan sebagian ruas jalan, Jl Kebon Sirih menimbulkan kemacetan. Arus lalu lintas dari arah Jalan MH Thamrin menuju Tugu Tani, tersendat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail bersama pimpinan Komisi B lainnya bergerak menyambangi massa di luar gedung DPRD DKI. Namun kedatangan mereka ditolak oleh massa aksi.

Pantauan di lokasi, Ismail dkk sempat berupaya menaiki mobil komando. Namun para demonstran tak mengizinkannya karena mereka ingin yang keluar menemui mereka Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Kami maunya Ketua DPRD DKI bertemu kami ke sini," ujar orator.

"Pergi! Pergi!" ujar massa aksi sambil bersahut-sahutan.

Ditemui terpisah, Ismail menyatakan pihaknya berniat mengajak massa aksi mengikuti rapat kerja Komisi B hari ini. Namun permintaan mereka ditolak.

"Jadi hari ini bertepatan dengan pembahasan ERP ada aspirasi masyarakat. Berdasarkan kesepakatan rapat tadi, kita ingin apresiasi masyarakat ini untuk kita hadirkan perwakilannya di rapat kerja Komisi B. Tujuannya agar bisa menyampaikan, didengarkan secara langsung bukan sekadar wakil rakyat, tapi pihak eksekutif," ujar Ismail.

"Namun sebagaimana tadi, dari perwakilan masyarakat tersebut menolak dihadirkan bersama di rapat tadi. Kita nggak bisa memaksakan," tambahnya. (DID)

Baca Juga: Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta Kaji Usulan PSI soal Status Bencana