CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menginstruksikan jajarannya di seluruh provinsi, kabupaten/kota melakukan langkah mitigasi mengenali potensi kerawanan dalam penerapan Daftar Calon Tetap (DCT) di tahapan Pemilu 2024. 

Sesuai jadwal, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kegiatan penyusunan DCT telah dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober 2023. 

Baca Juga: AHY Optimis Demokrat Bakal Raup Suara Banyak di Jakarta

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengimbau kepada seluruh jajaranya agar dapat mengikuti instruksi yang disampaikan melalui Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2023. 

Lolly menjelaskan, adapun instruksi itu berisi tentang arahan terhadap jajaranya agar dapat mengenali potensi kerawanan dalam penetapan DCT sesuai dengan Suar Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023 tersebut. 

"Termasuk misalnya potensi bagaimana fasilitas negara digunakan nanti, soal anggaran negara digunakan, berbenturan dengan pasal pasal dan memang harus kita kawal," tegas Lolly, Rabu (27/9/2023). 

Dirinya mengatakan, Bawaslu saat ini sudah berhasil menginventarisir perihal tingkat kerawanan yang terjadi pada kegiatan proses penyusunan DCT. Adapun hal itu, lanjut Lolly, mengenai masih adanya dugaan perihal multitafsirnya makna norma hukum yang telah membuat seluruh tahapan menjadi rawan. 

"Atau bisa jadi kerawanan itu terjadi karena kita gagap menyikapi fakta dan realita. Kita lambat merespon laporan atau informasi awal yang disampaikan. Kita bingung menghadapi situasi yang di luar ekspektasi kita," katanya.

Oleh karena itu Lolly menambahkan, guna untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga telah memberikan instruksi tegas kepada jajaranya di daerah agar dapat memahami dan mematuhi soal regulasi terkait kepemiluan. 

"Secara prinsip menegakkan keadilan pemilu adalah tangung jawab Bawaslu. Maka jangan takut. Munculkan kreatifitas, perkuat inovasi, dan ketatkan kolaborasi," tandas Lolly. (GIB/DID)

Baca Juga: Bawaslu Petakan Enam Cara Jitu Perangi Politik Uang di Pemilu Serentak 2024