CARITAU JAKARTA – Calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI Ahmad Wibi Wibawanto mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mebuat makam komersil bagi kalangan menengah ke atas. Dia juga akan memperjuangkan penghapusan retribusi pemakaman di Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saat ini banyak masyarakat golongan menengah ke atas di Jakarta yang rela membayar mahal untuk mendapatkan makam yang baik seperti di San Diego Hills atau Al-Azhar Memorial Garden," kata Ahmad Wibi dalam diskusi terbatas NGObrolin JAKarta (NGOJAK) di Gedung Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, jumat (12/1/2024).

Baca Juga: Selain Pemalsuan Data, Dittipidum Juga Dalami Dugaan Jual Beli Suara di Kuala Lumpur

Adapun jika retribusi makam masih dibebankan, maka menurut dia hal itu akan membebani rakyat kecil.

"Penggratisan retribusi makam ini sangat penting sebagai bentuk pelayanan optimal kepada warga," kata Wibi.

Terlebih, Wibi menilai kematian tidak dapat diduga kapan datangnya sehingga tidak tepat membebani mereka yang sedang berduka sekaligus warga berpenghasilan rendah atau tidak mampu.

Sebagai informasi, retribusi sewa tanah makam diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pada lampiran III.E diatur tarif untuk jangka waktu tiga tahun, yakni Blok AA.I Rp100 ribu, Blok AA.II Rp80 ribu, Blok A.I Rp60 ribu, Blok A.II Rp40 ribu dan Blok A.III gratis. Sedangkan untuk retribusi sewa tanah makam tumpangan dikenakan tarif 25 persen dari besaran retribusi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan, pihaknya segera menindaklanjuti usulan Komisi D DPRD DKI terkait penghapusan retribusi sewa tanah makam.

“Kami diskusikan secara internal dahulu, apakah nanti bisa kita buatkan kebijakan dalam peraturan kepala daerah mengenai insentifnya,” ujar Lusi. (DIM)

Baca Juga: Perhitungan Suara Hingga Dini Hari