CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengaku mendapatkan serangan Siber pada dasar hendak melakukan verifikasi adminitrasi terkait 514 dokumen bakal calon anggota Komisoner Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Adapun sebelumnya Bawaslu RI telah meminta jajarannya di Provinsi untuk mengambil alih tugas sementara Bawalu di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Instruksi itu dilakukan karena Bawaslu terpaksa mengundur waktu penetapan pengumuman komisioner 514 Kabupaten/Kota.

Baca Juga: Muhadjir Tegaskan di PHPU, Tugas dan Fungsi Kemenko PMK Tak Terkait Pemilu 2024

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan kabar mengenai serangan Siber itu didapat dari jajaranya di Divisi Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun buntut dari serangan Siber itu, lanjut Bagja telah menghambat proses verifikasi adminitrasi dokumen calon komisioner ditingkat Kabupaten/Kota. 

"Ada laporan dari teman-teman di Biro SDM, sistem kita di hack. Di serang dari luar. Sehingga, kemudian uploading mengenai siapa orang ini (bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota), berkas-berkasnya itu terhambat," ujar Bagja saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jumat (18/8/2023). 

Selain itu, Bagja mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini tetap melakukan kegiatan kroscek ulang dokumen para calon komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut. Bagja menjelaskan, kegiatan pengcekan ulang dokumen para calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui soal latar belakang pengalaman para calon. 

Disisi lain, Bagja menuturkan, bahwa kegiatan pengecekan dokumen itu haru dilakukan untuk menghindari para calon terafiliasi partai politik peserta Pemilu 2024. Menurut Bagja, Bawaslu RIvharus berhati-hati dan disiplin dalam kegiatan penyeleksian komisoner tingkat Kabupaten atau Kota tersebut.  

"Kami juga harus menjaga prinsip kehati-hatian, misalnya apakah yang bersangkutan punya masalah atau tidak, apakah yang bersangkutan yang dipilih oleh Timsel (tim seleksi) ini pernah menjadi anggota partai atau tidak, pengurus partai atau tidak, ini yang kami cek. Proses ini terus kami lakukan," beber Bagja.

Bagja menambahkan, keterlambatan penetapan komisoner itu juga dilatarbelakangi pengecekan terhadap dokumen komisioner tersebut juga memakan waktu yang cukup panjang. 

Kendati demikian Bagja memastikan, bahwa Bawalu RI tetap berhati-hati dalam melakukan verifikasi admintrasi dan proses seleksi dokumen komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"Mengubah pengumuman untuk penundaan pelantikan kemarin. Itu yang terjadi pada saat ini," pungkas Bagja. (GIB/DID)

Baca Juga: Bahas Isu Kepemiluan Internasional, Bawaslu Tutup Rangkaian Presidensi Global Peradilan Pemilu