CARITAU JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.

Baca Juga: Tak Ingin Seperti Cerdas-Cermat, KPU Terima Masukan Masyarakat Perihal Materi Debat Pilpres 2024

"Menetapkan, menyatakan laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Majelis Sidang Bawaslu berpendapat, objek pelanggaran yang dilaporkan pelapor tidak jelas mengingat tidak disebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan terlapor, yakni KPU sebagai pelanggaran administrasi Pemilu dan ketentuan undang-undang yang dilanggar.

Eggi Sudjana menjadi pelapor yang mewakili Partai Pemersatu Bangsa untuk dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU pada tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. Laporan diregistrasi Bawaslu dengan nomor 010/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.

Pada sidang Senin ini, Bawaslu menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan terhadap dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024.

Aduan laporan lainnya yakni dari Partai Pandu Bangsa, Majelis Sidang Bawaslu menyimpulkan dan menyatakan laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Sampai Senin 29 Agustus 2022, Majelis Sidang Bawaslu total telah menggelar sidang putusan untuk 10 aduan. 

Empat laporan diperiksa pada sidang hari pertama, Kamis (25/8/2022, di mana memutuskan menindaklanjuti dua aduan laporan dan menolak dua aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

Kemudian pada Jumat (26/8/2022), seperti dirilis Antara Bawaslu kembali menggelar sidang untuk empat aduan, dua aduan ditolak dan dua laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Bawaslu.(GIB)

 

Baca Juga: Dihadapan Warga Tanah Merah, Anies Baswedan Janji Tuntaskan Persoalan Agraria