CARITAU MAKASSAR - Delegasi DPD l Golkar Sulsel berhasil masuk peserta terbaik dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor yang berlangsung 27 Februari hingga 2 Maret 2023 lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai unsur DPP Partai Golkar dan DPD Provinsi se-Indonesia.

Terdapat empat orang peserta terbaik dalam kegiatan tersebut di antaranya Daniel Febrian Karunia Herpa asal DPP Partai Golkar, Kiki Rezvianti asal DPD Provinsi Sumsel, Eka Nopie Sagita asal DPD Provinsi Jabar dan 
Hasnan Hasbi asal DPD Provinsi Sulsel.

Peserta terbaik tersebut dinilai berdasarkan hasil sesi ujian yang dilewati dalam kegiatan tersebut.

"Jadi kami memperoleh penyajian materi oleh beberapa narasumber dan diberikan sesi ujian praktik. Hasil praktik itu kemudian diminta dipresentasikan mengenai format permohonan hal PHPU sebagai pemohon Partai Politik/Perorangan," kata Hasnan Hasbi.

"Diminta juga untuk membuat format keterangan pihak terkait partai politik/perorangan dan menyusun daftar bukti dokumen yang dilampirkan. Sehingga pada tahap evaluasi ujian praktiknya akan ditanggapi oleh reviewer nya," lanjut Hasnan.

Sebelumnya, kegiatan ini dibuka  oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada Senin (27/2/2023).

Saat itu, Anwar mengatakan untuk menjalankan amanah pemilihan ini, konstitusi pun telah mengamanatkannya. Melalui legitimasi rakyat ini pula, terdapat tantangan yang harus dihadapi pada Pemilu 2024 mendatang, baik kuantitas maupun kualitas.

“Setidaknya dengan bertambahnya jumlah peserta pemilu menjadi 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh, maka MK dalam hal ini tak semata-mata bergantung pada diri lembaga sendiri dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan, tetapi juga para pihak terkait termasuk kepada pengurus parpol peserta pemilu terutama pula yang hadir pada bimtek kali ini, parpol adalah politik pilar demokrasi  yang dapat mewujudkan pemilu yang demokratis," kata Anwar Usman.

"Untuk itulah bimtek ini digelar agar terbangun sinergitas dengan institusi demokrasi yang menjalankan amanat membangun negara berdemokrasi dan berlandaskan hukum. Mari kita semua sama-sama mengawal demokrasi yang akan dijalani pada 2024 agar sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan konstitusi dan peraturan perundang-undagan yang berlaku,” lanjut Anwar di hadapan peserta bimtek Partai Golkar dari seluruh Indonesia. (KEK)