CARITAU JAKARTA - Pengumuman calon presiden (Capres) oleh PDIP tampaknya dinanti oleh partai politik (parpol) lain, khususnya partai pendukung pemerintah untuk merapat ke Koalisi Besar. Setidaknya itu yang dilakukan PPP.

Partai berlambang Ka'bah ini mengaku menunggu PDIP menentukan capres, sebelum serius ke wacana pembentukan koalisi besar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy.

Baca Juga: Ikhwanul Muballighin Cabut Dukungan untuk Ganjar-Mahfud, Pindah ke Prabowo-Gibran

Rommy menilai wajar, pasalnya PDIP mempunyai tiket emas alias golden ticket untuk mengusung capres di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, tak mengherankan jika banyak partai politik (parpol) menunggu PDIP mengumumkannya.

"Apapun, yang miliki golden ticket hanyalah PDIP. Wajar kalau semua partai menunggu siapa capresnya," jelas Rommy, Senin (17/4/2023).

Golden ticket yang dimaksud yaitu hanya PDIP yang bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tanpa berkoalisi, sebab PDIP sudah melewati aturan presidential threshold atau ambang batas minimal pencalonan presiden.

Aturan presidential threshold ada dalam UU 7/2017 (UU Pemilu). Dalam Pasal 222, dikatakan hanya parpol atau gabungan parpol yang setidaknya punya 20 persen kursi di DPR RI yang bisa mendaftar capres-cawapresnya dalam pemilu.

Saat ini, hanya PDIP yang punya kursi DPR di atas 20 persen yakni 22,26 persen. Keuntungan PDIP itu, ujar Rommy, menjadi pertimbangan PPP sebelum menentukan koalisinya ke depan untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Karena di situ menjadi pertimbangan kami atas langkah selanjutnya," ujarnya.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembicaraan wacana pembentukan koalisi besar akan menguat setelah pihaknya mengumumkan sosok capres dan cawapres usungan di Pilpres 2024.

"Baru kemudian akan terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama tersebut dan nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri yang memimpin secara langsung dan tentu saja bersama Pak Jokowi karena beliau juga dari PDI Perjuangan," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/4/2023). (DID)

Baca Juga: Bawaslu Gandeng KominfoTNI dan Polri Cegah Kampanye Negatif di Medsos pada Pemilu 2024