CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengaku telah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan dugaan transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah pada saat masa kampanye pemilu 2024.

Adapun kabar tersebut pertama kali mencuat usai PPATK mengaku mendapatkan temuan soal adanya dugaan aliran dana yang berasal dari Parpol pada masa kampanye Pemilu 2024.

Berkaitan hal itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat dari PPATK soal dugaan transaksi janggal bernilai triliunan rupiah itu.

"Iya netul, Ketua (Rahmat Bagja) sudah menginformasikan hal termaksud," kata Lolly.

Lolly menegaskan bakal mempelajari lebih lanjut terkait temuan PPATK mengenai dugaan transaksi janggal tersebut.

Dirinya menambahkan, pihaknya akan mendalami perihal temuan tersebut termasuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dan tercatat dalam laporan PPATK terkait transaksi janggal bernilai triliunan rupiah itu.

"Masih kami dalami," tandas Lolly.

Sebelumnya, PPATK mengungkap terkait temuan adanya transaksi janggal triliunan rupiah pada masa kampanye di Pemilu 2024.

Dalam keterangannya, PPATK juga menyebut bahwa dugaan transaksi janggal triliunan rupiah itu melibatkan ribuan nama dan partai politik.

“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat,” ungkap Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Adapun berdasarkan temuan itu, Ivan mengaku telah mengirimkan surat kepada Bawaslu dan KPU sebagai bentuk koordinasi atas kasus dugaan transaksi janggal tersebut. 

Ivan menyebut kedua lembaga penyelenggara pemilu itu saat ini sudah memegang data transaksi janggal tersebut untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti.

“Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya,” ujar Ivan.

Ivan menambahkan, pada agenda masa kampanye saat ini, pihaknya menemukan semakin massifnya transaksi keuangan hingga total nya meningkat hampir 100 persen.

“Kita melihat memang transaksi terkait dengan Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam,” tandas Ivan. (GIB/DID)